Dukung Munas Kadin 2021, Ketua DPRD Sultra: Tak Semua Agenda Nasional Bikin Kasus Covid-19 Naik

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Ketua DPRD Sultra menyebut tidak semua agenda nasional bikin kasus Covid-19 naik.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara ( DPRD Sultra) Abdurahman Saleh menyambut baik Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri ( Munas Kadin).

Munas Kadin 2021 diselenggarakan di Kota Kendari, Provinsi Sultra, pada 30 Juni 2021 hingga 2 Juli 2021.

Munas Kadin 2021 Sulawesi Tenggara akan dibuka Presiden Joko Widodo di pelataran Masjid Al Alam Kendari, 30 Juni mendatang.

"Kami sangat welcome dengan adanya Munas Kadin, namun tetap pendatang wajib mematuhi prorokol kesehatan," ucap Abdurahman saat ditemui di gedung Paripurna DPRD Sultra, Rabu (23/6/2021).

Abdurrahman meminta masyarakat tidak berpikir jika ada kegiatan nasional di suatu daerah maka akan menambah angka kasus Covid-19 di daerah tersebut.

Baca juga: Selain Buka Munas Kadin 2021, Presiden Jokowi Juga Bakal Pantau Vaksinasi Gotong Royong UMKM Kendari

Anggapan itu menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini adalah suatu pemikiran yang tidak benar.

"Tidak selamanya kegiatan nasional di saat pandemi akan berdampak buruk terhadap suatu daerah," tegas dia.

Menurut dia, setiap perhelatan nasional pasti akan memberikan kontribusi yang baik kepada daerah, maka pemerintah harus membuka diri.

Panitia Terima Kritik

Lokal makin sibuk hadapi Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri ( Munas Kadin).

Munas Kadin 2021 rencananya berlangsung pada 30 Juni - 2 Juli mendatang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo di pelataran Mesjid Al Alam Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Rangkaian Munas Kadin 2021 Kendari, yang nantinya akan dipusatkan di Hotel Claro Jl Edi Sabara, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.

"Teman-teman panitia volume kesibukannya makin naik, siang dan malam mempersiapkan munas," kata Koordinator Media Center Munas Kadin, La Ode Rahmat Apiti, dalam rilis yang diterima TribunnewsSultra.com, Rabu (23/6/2031).

Di samping itu, Munas Kadin 2021 sempat dihiasi beberapa polemik, seperti ada pihak yang kurang menyetujui Munas Kadin 2021 di Sultra.

Rahmat mengatakan jika ada kelompok dan pihak-pihak yang menebar isu Munas Kadin 2021 ditunda, ia menganggap sebagai angin lalu.

"Banyak isu liar yang bertebaran tapi kami anggap angin lalu, bagi kawan-kawan yang melakukan kritik kami ucapkan terima kasih karena dengan kritik kami mawas diri," ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya siap menerima dan mendengarkan kritik serta saran.

"Silakan kritik dan beri masukan ke Kadin Sultra kami siap mendengarkan, kritik wajar dan kami senang menerima kritik yang tidak elegan," jelasnya.

Rahmat menegaskan, Protokol Kesehatan (Prokes) untuk mencegah Covid-19 diterapkan begitu ketat dalam perhelatan akbar Munas Kadin 2021 Sulawesi Tenggara

Saat tiba di Kendari, peserta langsung diswab antigen dan diuji dengan polymerase chain reaction atau PCR.

Baca juga: Panitia Lokal Makin Sibuk Hadapi Munas Kadin 2021, Tapi Banyak Isu Liar: Angin Lalu, Kami Mawas Diri

"Setelah tiba pada 29 Juni, mereka langsung (diswab) PCR dan 30 pembukaan, peserta akan dites lagi, begitu pula ketika acara kongres berlangsung, 3 kali sehari mereka akan diswab," jelasnya.

Selama Munas Kadin 2021, Hotel Claro akan disterilkan dan membatasi peserta yang akan masuk ke arena.

Sebab, untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik serta potensi penularan Covid-19.

"Untuk Hotel Claro 30 Juni - 2 Juli, tidak semua bisa masuk selain peserta penuh, peninjau, panitia dan pengurus Kadin Pusat," tambahnya.

Peserta Divaksin dan Diswab

Peserta Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Munas Kadin) akan diswab dan divaksin..

Munas Kadin 2021 Sulawesi Tenggara (Sultra) akan dibuka Presiden Joko Widodo di Masjid Al Alam Kendari, 30 Juni 2021 mendatang.

Rangkaian Munas Kadin 2021 Kendari ini nantinya akan dipusatkan di Hotel Claro Jl Edi Sabara Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, drg Rahminingrum Pujirahayu mengatakan, pihaknya akan menyisir para panitia dan pengurus Munas Kadin 2021.

"Nantinya semua panitia atau semua pengurus Kadin itu sebelum Munas harus divaksin dan harus diswab," kata Rahminingrum seusai launching Food Truck Raffi Express di Tambat Labuh, Kota Kendari, Senin (21/6/2021).

Direncanakan vaksinasi akan dilakukan di Kantor Kadin Sultra, di Jl Brigjen M Joenoes, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Selain itu, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengatakan Munas Kadin 2021 ini sebenarnya tetap sama dengan event yang lain.

Namun, Munas Kadin ini lebih banyak mendapat atensi dari berbagai pihak, sehingga proteksinya harus lebih maksimal.

"Sebagaimana Triathlon kemarin, Alhamdulillah tidak ada klaster Triathlon. Karena kami mulai dari awal, begitu kedatangan kami swab, kemudian menjelang penyelenggaraan kami swab. Begitupun sebelum pulang, kami pastikan mereka tidak pulang membawa virus, sehingga kita swab lagi untuk memastikan seluruhnya," jelasnya.

Hal tersebut sesuai dengan prosedur dan program pemerintah, tidak terkecuali siapapun semua punya komitmen yang sama.

"Kita wajib untuk mendukung program, menjaga dan melindungi masyarakat dari penularan Covid-19," ujarnya.

Untuk peserta Munas Kadin tidak diwajibkan, karena penggunaan vaksin memiliki ketentuan.

Tapi nantinya akan dirangkaikan dengan program sejuta vaksin yang akan dilaunching Presiden Joko Widodo, sehingga jika ada peserta Munas yang mau ikut program vaksinasi, pihaknya akan terbuka.

Baca juga: Ketua Komisi III DPRD Kendari Minta Munas Kadin Tetap Terlaksana Meski Angka Covid-19 Meningkat

"Tinggal nanti pendataannya yang dikendalikan karena nanti akan ada vaksin ke dua yang memang harus dikoordinasikan dengan pihak lain," jelasnya.

Ia menegaskan terkait vaksinasi, ada ketentuan yang harus diikuti, sehingga tidak bisa membuat aturan di luar dari ketentuan tersebut.

"Tapi kami imbau sebaiknya divaksin, supaya proteksi terhadap diri bisa lebih banyak, makanya kami pantau terus, kita lihat terus perkembangannya," katanya.

Ia mengatakan, ketentuan tersebut tidak diambil secara sendiri tapi melibatkan stakeholder lain, mulai dari kepolisian, tim gugus tugas, serta tim yustisi yang semuanya akan memberikan pertimbangan.

"Tapi sejauh ini, saya kira masih memungkinkan untuk diselenggarakan," tutupnya.(*)

(TribunnewsSultra.com/Muh Ridwan Kadir)