Berita Sulawesi Tenggara
Rapat Kerja Komisi IV DPRD, Bahas RKPD, Penanganan Covid-19, Penyaluran Bantuan Warga Terdampak
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara (DPRD Sultra) menggelar Rapat Kerja, belum lama ini.
Penulis: Mukhtar Kamal | Editor: Fadli Aksar
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sultra/foto/bank/originals/rapat-kerja-komisi-iv-dprd-sultra.jpg)
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara ( DPRD Sultra) menggelar Rapat Kerja, belum lama ini.
Rapat Kerja Komisi IV DPRD Sultra dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja tersebut berlangsung di kantor DPRD, Jalan Drs H Abdullah Silondae, Kota Kendari.
“Jadi kami mengundang sedikitnya sekitar 11 OPD yang menjadi mitra kami dan itulah menjadi rapat dengan mitra komisi rapat kerja,” kata Anggota Komisi IV DPRD Sultra, Fajar Ishak.
OPD tersebut di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja, dan lainnya.
Baca juga: Ketua DPRD Kendari Sebut Munas Kadin 2021 Sultra Luar Biasa, Dampak Ekonomi Bagi Sulawesi Tenggara
“Pada rapat kerja ini kami meminta atau mengklarifikasi data terkait dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Ada data realisasi pada dokumen RKPD masih tidak singkron dengan data realisasi penggunaan anggaran yang dimiliki OPD,” kata Fajar
Fajar menambahkan pada rapat kerja tersebut pihaknya bersama OPD mitra kerja juga membahas penanganan Covid-19 termasuk penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat terdampak pandemi.
“Kita tanya penggunaan anggaran tahun 2020 dan mereka (OPD terkait) memberi jawaban cukup memuaskan bagi kami,” jelas Fajar.
Baca juga: Anggota DPRD Sultra Aksan Jaya Putra Bakal Bantu Perbaikan Jalan BTN Kendari Permai
Namun, kata Fajar, pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek penyaluran bantuan langsung yang dialokasikan melalui recofusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu.
Khusus dinas tenaga kerja, kata Fajar, Komisi IV DPRD Sultra akan melakukan kunjungan kerja kebeberapa perusahaan untuk mengecek tingkat keamanan tenaga kerjanya.(*)
(Tribunnewssultra.com/Husni Husein)