Breaking News:

Berita Konut

Sosialisasi UU Cipta Kerja Pemkab Konut, Ruksamin Jadi Moderator, Ketua Komisi II DPR RI Pembicara

Sosialisasi Cipta Kerja. Pemkab Konut menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI DR H Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Bupati Ruksamin sebagai moderator.

Penulis: Arman Tosepu | Editor: Risno Mawandili
Istimewa
CIPTA KERJA - Bupati Konawe Utara Ruksamin (kanan) dan Ketua Komisi II DPR RI DR H Ahmad Doli Kurnia Tandjung (kiri), sosialisasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Swissbell Hotel Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (12/6/2021).  

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE UTARA - Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) menggelar sosialisasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja alias UU Cipta Kerja di Swissbell Hotel Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (12/6/2021).

Dalam sosialisasi, Pemkab Konut menghadirkan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ahmad Doli Kurnia Tandjung, sebagai pembicara.

Bupati Konut, Ruksamin sebagai moderator dalam kegiatan ini.

Baca juga: SMA Negeri 3 Kendari Juara Turnamen Futsal Milenial, Ketua ASR Sultra Andi Ady Aksar Serahkan Hadiah

Baca juga: Jadwal Bioskop di Kendari Minggu 13 Juni 2021, Masih Tayang The Conjuring, Ini Harga Tiketnya

Dihadapan Ahmad, Ruksamin memaparkan kondisi geografis Kabupaten Konut, pelaksanaan pemerintahan, juga keadaan birokrasi.

"Perencanaan Konawe Utara menghadapi pembangunan kawasan industri yang masuk dalam program kerja nasional," kata Bupati Konut dua periode itu.

Ruksamin juga memaparkan beberapa masalah yang tengah dihadapi.

Baca juga: Bantah Beraktivitas Ilegal, PT Tiran Group: Punya Izin Lengkap Bangun Smelter dan Menambang di Konut

Menanggapi Bupati Konut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan intisari Undang Undang Cipta Kerja.

Ahmad mengatakan, Undang UndangCipta Kerja bertujuan mempermudah masalah-masalah dalam perizinan, usaha, investasi, meningkatkan jumlah tenaga kerja, membangun kawasan ekonomi, penyediaan lahan usaha serta administrasi pemerintahan.

"Akan tetapi implementasinya tidak mudah, karena secara politik Undang-Undang ini lahir dalam masa perpolitikan yang dinamis," kata Ahmad.

Kata Ahmad, kunci keberhasilan menghadapi masalah yang ada dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved