Pengurus Rukun Keluarga Moronene Sultra Periode 2021-2024 Bakal Dikukuhkan Gubernur Ali Mazi

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pengurus Rukun Keluarga Moronene Provinsi Sulawesi Tenggara ( RKM Sultra) bakal dikukuhkan Gubernur Sultra Ali Mazi.

Pengukuhan tersebut rencananya digelar di Hotel Plaza Inn, Jl Antero Hamra, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sabtu (12/6/2021).

RKM Sultra ini dinakhodai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sultra Sitti Saleha.

Komposisi pengurus sendiri ditempati sejumlah pejabat elit di Sultra yang berasal dari Kabupaten Bombana.

Ketua RKM Sultra, Sitti Saleha mengatakan pengukuhan pengurus nantinya akan menjadi peneguh eksistensi organisasi tersebut.

Baca juga: Gubernur Sultra: LPPD Harus Berkontribusi dan Memotivasi Umat untuk Menjaga Kerukunan Beragama

Sekaligus peneguh komitmen pengurus RKM Sultra untuk mengabdi dan berkontribusi kepada pembangunan daerah melalui organisasi paguyuban tersebut.

“RKM ini merupakan wadah silaturahmi untuk mengokohkan persaudaraan bagi rumpun Moronene sebagai salah satu suku terbesar yang mendiami jazirah Sultra," kata Siti Saleha dalam rilis tertulisnya, Kamis (10/6/2021).

Diharapkan, melalui RKM Sultra, bisa mengeratkan hubungan persaudaraan, menjadi wadah saling berbagi untuk turut andil dalam pembangunan daerah.

Sitti Saleha bilang, RKM Sultra tak hanya ingin berkontribusi dan mengambil peran membantu Pemprov Sultra mencapai visi dan misi pembangun.

Namun juga ikut berperan dalam upaya melestarikan budaya etnis Moronene.

Baik produk budaya berupa kuliner tradisional, busana adat, hingga warisan budaya Moronene lainnya.

Sehingga dalam pengukuhan RKM nanti, kami akan menampilkan beberapa produk kuliner khas Moronene, seperti gula kelapa, niwuwuha puhu, makanan kambongi, dan kinokori puhu.

"Termasuk menampilkan Tarian Lumense untuk menyambut gubernur,” kata mantan Penjabat Bupati Bombana ini.

Sementara itu, Sekjen RKM Sultra, Masrul, menegaskan pengukuhan nanti tetap mengedepankan protokol kesehatan (Prokes) penanganan Covid-19 sesuai arahan Satgas.

“Karena itu jumlah peserta yang akan hadir dibatasi, hanya 250 orang dan menerapkan prokes 3M,” jelas Masrul.

Baca juga: Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton Didukung Masyarakat Tapi Pemerintah Belum Punya Duit