Breaking News:

Musda KNPI Sultra

Kubu DPP Haris Pertama Tolak Musda KNPI Sulawesi Tenggara, Minta Gubernur Sultra Ali Mazi Tak Hadir

syawarah Daerah ke-15 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tenggara (Sultra), disebut inkonstitusional.

Editor: Risno Mawandili
(Muhammad Israjab/TribunnewsSultra.com)
Sekretariat Musda ke-15 DPD KNPI Sulawesi Tenggara (Sultra) di Hotel Athaya Kamar 118 Kendari, Jl Syech Yusuf Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Provinsi Sultra. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM-  Musyawarah Daerah (Musda) ke-15 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tenggara (Sultra), disebut inkonstitusional. 

Ketua OKP Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP) KNPI, Ilham Rasul, meminta Gubernur Sultra Ali Mazi tak menghadiri dan membuka Musda ke-15 KNPI Sultra tersebut. 

Pasalnya, DPP KNPI diklaim solid di bawah kepemimpinan Haris Pertama sesuai amanat Kongres KNPI Pemuda ke-XV di Bogor, 18 hingga 22 Desember 2020.

Hal ini dikemukakan Ilham Rasul dalam keterangannya, Minggu (23/5/2021).

"Haris Pertama adalah Ketua Umum DPP KNPI yang diamanatkan dalam Kongres KNPI di Bogor. Haris juga didukung ratusan OKP barisan pemuda yang solid dan tegak lurus pada idealisme gerakan," ujar Ilham Rasul.

Baca juga: HMI Kendari Nyatakan Dukungan ke Yopan Adi Saputra Sebagai Bakal Calon Ketua KNPI Sulawesi Tenggara

Baca juga: Musda ke-15, Tiga Ketua KNPI Sultra Sepakat Islah Tapi Tak Bisa Lagi Mencalonkan Diri

Baca juga: Berikut Syarat Pencalonan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Tenggara atau KNPI Sultra

Ilham menegaskan, Ali Mazi dinilai memecah belah pemuda jika menghadiri membuka Musda ke-15 KNPI Sultra yang dilaksanakan hari ini.

"Bila Bapak Gubernur menghadiri dan membuka kegiatan dimaksud, maka dapat dinilai bahwa Gubernur berniat memecah belah kesatuan pemuda di Sulawesi Tenggara," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menegaskan, pihaknya tidak pernah menggelar dan mengadakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sulawesi Tenggara yang diadakan hari ini.

Menurut dia, jika ada sekelompok yang mengatasnamakan KNPI Sultra maka bisa dipastikan inkonstitusional.

"Musda KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dilaksanakan bukan hasil dari keputusan DPP KNPI. Oleh karena itu saya nyatakan ilegal dan tidak konstitusional," tegas Haris.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved