Bappenas Sebut Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Jaring Pengaman Sosial di Sultra Masih Rendah

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut banyak permasalahan di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Masalah tersebut antara lain rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial.

Informasi tersebut disampaikan Dirketur Regional II Muhammmad Roudo Bappenas saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  Regional Sulawesi.

Musrenbang berlangsung di Hotel Claro, Jl Edi Sabara, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (19/4/2021).

"Masih rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan serta daya saing koperasi dan UMKM, serta belum optimalnya sistem jaring pengaman sosial," kata Muhammad Roudo.

Baca juga: Empat Gubernur se Sulawesi Disebut Hadir di Musrenbang Regional di Kendari, Gorontalo dan Sulut?

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Berada di Peringkat Ketiga se-Sulawesi

Masalah tersebut masuk dalam 7 proyek fokus perencanaan dan pendanaan di Sultra dalam rencana pembangunan 2022.

Masalah lain yang akan dientaskan adalah hilirisasi industri dan insfraktukur terutama penunjang insfraktuktur pembangunan dan pangan, kemudian peningkatan pendidikan vokasi.

Pemberdayaan balai latihan kerja (BLK), sistem kesehatan efesiensi layanan perkotaan, optimalisasi pengelola medis, pemantapan wilayah pesisir dan kesiapsiagaaan bencana serta penguatan lembaga koperasi dan UMKM.

Dalam kesempatan yang sama ia juga menyampaikan agar terciptanya isu pembanguan daerah Sultra itu ada beberapa hal harus diperbaiki dan diselesaikan.

"Saya mengamati ada tantangan terkini yang harus diselesaikan bersama pada tahun 2022 nanti. di antaranya belum optimalnya infrastuktur dan pelayanan penunjang sektor industri dan pangan komuditas unggulan serta komunitas perekonomian," katanya.

Selain itu belum optimalnya pengelolaan limbah medisdan belum mantapnya kesiapsiagaan bencana wilayah pesisir

"Kami berharap agar pelaksana proyek prioritas strategi dapat berjalan dengan baik dan diharapkan mampu mengggerakan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan di Sultra, pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan," katanya.

Angka Kemiskinan

Angka tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tak mencapai rata-rata nasional 9,7 persen pada tahun 2020.

Hal itu disebutkan Staff Ahli Menteri Bidang Pemerintah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi.

"Sebanyak empat provinsi yang tidak mencapai target rata-rata nasional," kata Suhajar Diantoro.

Gorontalo sebagai provinsi yang memiliki angka kemiskinan dengan 15,22 persen, Sulawesi Tengah (Sulteng) di angka 13,06 persen.

Sulawesi Barat (Sulbar) berada di angka 11,58 persen, kemudian Sulawesi Tenggara (Sultra) berada diangka 11 persen, , Sulawesi Selatan (Sulsel) di angka 8,99 persen, dan Sulawesi Utara (Sulut) berada di angka 7,78 persen.

"Hanya dua provinsi yang melewati angka rata-rata nasional yakni Sulsel dan Sulut," katanya. Senin (19/4/2021).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra) menempati urutan ke tiga dibandingkan daerah lain di Sulawesi.

Hal tersebut terlihat dari capaian indikator makro tahun 2020 pada pertumbuhan ekonomi yakni -0,65 persen.

Menurut Staff Ahli Menteri Bidang Pemerintah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Suhajar Diantoro, yang berada di peringkat pertama yakni Sulawesi Tengah.

"Hampir semua provinsi yang ada di Sulawesi berada pada angka minus, namun yang cukup mengejutkan Sulteng berada di angka positif," katanya, Senin (19/4/2021).

Suhajar menambahkan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) berada di angka 4,96 persen, disusul Gorontalo diurutan kedua dengan angka -0,07 persen.

Kemudian urutan ketiga, Sultra berada diangka -0,65 persen, Sulawesi Selatan (Sulsel) diangka -0,7 persen, Sulawesi Utara (Sulut) diangka -0,99 persen, sedangkan Sulawesi Barat (Sulbar) diangka -2,42 persen.

Suhajar menjelaskan hanya ada satu provinsi yang tidak mencapai target rata-rata nasional yakni Sulbar, hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi nasional berada diangka -2,07 persen sedangkan Sulbar -2,42 persen.

Musrenbang Regional Sulawesi

Sebelumnya, sebanyak 6 usulan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sudah diakomodir pemerintah pusat pembangunan di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hal ini disampaikan Staff Ahli Menteri Bidang Pemerintah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Regional Sulawesi.

Berlangsung di Hotel Claro Jl Edi Sabara, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (19/4/2021). 

Seperti pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), pembangunan pelabuhan penyeberangan Kadatua tahap 2 di Buton Selatan.

Pembangunan terminal tipe A di Puuwatu Kota Kendari, fasilitasi pelatihan pengembangan produk dan promosi kepada UKM di Kendari.

Kemudian pembangunan jalan lingkar Kota Kendari, pembangunan pelabuhan penyeberangan Siompu tahap 2 di Buton Selatan.

"Sedangkan 7 dari 10 fokus pembangunan secara nasional dibahas secara intensif. Utamanya pertanian, kebudayaan dan perindustrian," kata Suhajar melalui aplikasi Zoom disaksikan secara virtual.

Dihadiri 4 Gubernur

Sebanyak, 4 pejabat gubernur se Sulawesi hadir di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sultra J Robert mengatakan, hadir empat gubernur termasuk Gubernur Sultra Ali Mazi.

"Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dodokambey dan Gubenur Gorontalo Rusli Habibie tidak hadir, namun mengirim perwakilan," kata J Robert di arena Musrenbang Regional Sulawesi.

Baca juga: Pemerintah Pusat Akomodir 6 Usulan Rencana Pembangunan di Sulawesi Tenggara, Berikut Daftarnya

Tiga kepala daerah lain Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Janggola, Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar.

Seluruh tamu undangan harus menjalani swab antigen sebelum masuk ke ruangan, enam tenaga medis disiagakan untuk pemeriksaan Covid-19 itu.

Baca juga: Angka Kemiskinan di Sulawesi Tenggara Tak Capai Rata-rata Nasional, Bersama 3 Provinsi Ini

Baca juga: Gubernur Ali Mazi Minta Kabinda Sultra Sukseskan Progam Pemerintah Provinsi

Turut hadir Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, Wali Kota Baubau Thamrin, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra Nur Endang Abbas.

Kepala Bulog Divre Sultra Ermin Tora, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra Asrun Lio, Kepala Kepolsian Daerah (Kapolda) Sultra Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya.

Serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompimda).(*)

(Husni Husein/TribunnewsSultra.com)