Kisruh KLB Demokrat, Rusda Mahmud Sebut Ada Rekayasa dan Tidak Sesuai AD/ART

Pernyataan tersebut pun diiringi riuh para peserta KLB. Terlihat para peserta menyetujui dan meneriakkan kata setuju dengan hasil putusan tersebut. "Setuju!" teriak para peserta.

Sebelumnya, Jhoni Allen mengungkapkan ada dua nama yang menjadi calon Ketum Partai Demokrat, yakni Moeldoko dan Marzuki Alie. Namun, Marzuki memutuskan untuk mengundurkan diri.

Kendati begitu, mantan Ketua DPR itu diputuskan untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

KLB juga menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dinyatakan telah demisioner.

"Memutuskan pertama Dewan Pimpinan Pusat 2020-2021 yang diketuai AHY dinyatakan demisioner," ucap Jhoni

Reaksi AHY

Reaksi tak terduga AHY setelah KLB Demokrat memilih duet Moeldoko dan Marzuki Alie, sebut kongres luar biasa bodong, abal-abal.

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

AHY mengungkapkan KLB di Deliserdang, Sumatra Utara tersebut tidak sesuai aturan.

“KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh kader, mantan kader, dan bersekongkol, berkomplot dengan eksternal," ungkap AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Baca juga: Reaksi AHY Usai Moeldoko Ketua Umum Demokrat KLB Duet Marzuki Alie, Sebut Kongres Bodong Abal-abal

AHY menyebut, ia berdiri tegap mewakili jutaan kader dan simpatisan PD di seluruh tanah air.

“Saya mewakili 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 34 provinsi, mewakili Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 514 kabupaten/kota, juga ribuan anggota Fraksi Demokrat baik di pusat maupun daerah," ungkap AHY.

"Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah diberikan di Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu. Kongres yang sah, demokratis, dan juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM." imbuhnya.

Lebih lanjut AHY menegaskan jika KLB Partai Demokrat di Sumut adalah ilegal.

"Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk. Juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk."

"KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, abal-abal."

"Mengapa? Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah," ungkap AHY.

Dia juga mengaku sudah mendengar kabar terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum versi KLB Demokrat tersebut. (*)

Laporan wartawan TribunnewsSultra.com/Muhammad Israjab