Gejolak Partai Demoktrat

Kisruh KLB Demokrat, Rusda Mahmud Sebut Ada Rekayasa dan Tidak Sesuai AD/ART

Rusda menganggap terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam kongres karena adanya rekayasa dari Kubu kontra AHY tersebut.

Penulis: Muhammad Israjab | Editor: Laode Ari
Istimewa
Angggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra), Rusda Mahmud yang juga menjabat sebagai Kepala Departemen VII Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI – Kepala Departem VII Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Rusda Mahmud juga menanggapi terpilihnya Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Rusda menganggap terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam kongres karena adanya rekayasa dari Kubu kontra AHY tersebut.

Hal itu, karena berdasarkan hasil penelusuran Dewan Pengurus Pusat (DPP), kongres penunjukan KSP Moeldoko sebagai ketua umum itu hanya diikuti sebanyak 60 DPC.

Sementara jumlah total 514 DPC Partai Demokrat yang hadir saat itu.

"Ini bisa saja separuh nya direkayasa," ucapnya saat saat dihubungi, Minggu (7/3/2021).

Selain itu, Anggota DPR RI Dapil Sultra ini menyebut, KLB yang dilaksanakan belum memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam AD dan ART partai.

Baca juga: Pilih AHY atau Moeldoko Hasil KLB Demokrat? Kader Kendari Ogah Komentar, Tunggu Petunjuk Provinsi

Baca juga: Pengamat Politik Sultra Prediksi Demokrat Daerah ke Moeldoko, Termasuk Sulawesi Tenggara

Rusda mengatakan, dalam Pasal 81 Ayat 4 AD/ART Partai Demokrat, bahwa KLB dapat dilaksanakan pertama atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat

Kedua, diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 DPD Partai Demokrat dan 1/2 dari jumlah DPC yang hadir pada kongres.

Terakhir, usulan DPD dan DPC tersebut harus disetujui ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Semua bisa memahami hal itu. Sehingga KLB tersebut legal atau tidak legal, saya pikir kalau masuk di wilayah hukum tidak mungkin KLB ini menang," kata mantan Bupati Kolaka Utara 2 periode ini.

Rusda juga mengatakan, saat ini belum ada laporan dari 34 DPD yang terlibat dalam KLB

Usai KLB dilaksanakan, seluruh kader Demokrat di DPP masih tetap solid pada hasil kongres V.

"Apalagi yang mengadakan ini Jhoni Allen Marbun dan Marzuki Alie sudah tidak berhak mengatasnamakan Demokrat karena sudah dipecat," ucap Rusda.

DPD Demokrat Sultra Dukung AHY

Wakil Ketua I DPD Demokrat Sultra Salam Sahadia menyatakan tetap solid mendukung Ketua Umum DPP Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Demokrat Sultra mengaku tidak mengenal Ketua Umum Demokrat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Siapa itu Moeldoko, kami tidak kenal, tidak ada Moeldoko di Partai Demokrat," kata Salam Sahadia saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (6/3/2021).

Endang dan salam
Endang dan salam (Handover)

Dia menyebut, tidak akan terjadi dualisme kepemimpinan, dirinya meyakini pemerintah tidak akan melegalkan Demokrat kubu Moeldoko.

Sebab, KLB Sumut bodong, bukan produk partai berlambang mercy itu.

KLB itu juga tidak ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Baca juga: Elite Demokrat Sultra Sebut Tak Kenal Moeldoko, KLB Bodong, Pasang Dada ke AHY, Kata Endang?

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra itu mengkalim seluruh kader Demokrat di Sultra bersikap santai menghadapi guncangan politik di pusat.

Meskipun Ketum AHY bereaksi menanggapi KLB Moeldoko.

Sultra tak akan goyah, apalagi berpaling, terlebih Sultra akan pasang badan untuk anak Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

"Sultra termasuk pasang dada untuk AHY, mereka orang di luar partai Demokrat itu hilang akal sehat, tidak mengerti bernegara," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sultra, Muhammad Endang SA belum mau berkomentar.

"Maaf, saya lagi rapat, sebentar ya," kata Endang saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (6/3/2021).

Terpisah Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra dari Demokrat Jumardin mengaku tak paham dengan keadaan yang terjadi.

Dia pun menolak untuk memberikan tanggapan mengenai pertarungan politik Moeldoko vs AHY.

"Saya belum terlalu paham itu, belum terlalu paham itu, silahkan hubungi Endang dan Sekretaris," ujar Jumardin melalui telepon.

Moeldoko jadi Ketua Umum

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima pemilihan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Moeldoko menerima dipilih jadi Ketum Partai Demokrat tandingan melalui panggilan suara.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ungkap panitia KLB kepada Moeldoko melalui panggilan telepon, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan sejumlah pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya. Tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengucapkan terima kasih setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB kubu kontra-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (5/3/2021).

Saat memberikan sambutan melalui telepon itu, Moeldoko juga menanyakan komitmen para kader dalam membesarkan Partai Demokrat.

"Saya berterima kasih, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya kepada peserta forum, apakah pemilihan di kongres sudah dilakukan sesuai AD/ART partai?,” kata Moeldoko, dikutip dari siaran Kompas TV, Jumat (5/3/2021).

Kemudian, ia juga menanyakan kesiapan kader untuk bergotong royong demi kepentingan nasional.

“Apa kalian siap membangun partai dan memegang teguh komitmen demi bangsa dan negara tanpa kepentingan pribadi?" tanya dia.

"Siap," jawab para peserta KLB.

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (foto kanan) dan Ketua Umum Demokrat versi KLB Moeldoko.
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (foto kanan) dan Ketua Umum Demokrat versi KLB Moeldoko. (kolase foto (handover))

Keputusan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2026 dibacakan oleh Jhoni Allen.

"Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat," kata Jhoni.

Pernyataan tersebut pun diiringi riuh para peserta KLB. Terlihat para peserta menyetujui dan meneriakkan kata setuju dengan hasil putusan tersebut. "Setuju!" teriak para peserta.

Sebelumnya, Jhoni Allen mengungkapkan ada dua nama yang menjadi calon Ketum Partai Demokrat, yakni Moeldoko dan Marzuki Alie. Namun, Marzuki memutuskan untuk mengundurkan diri.

Kendati begitu, mantan Ketua DPR itu diputuskan untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

KLB juga menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dinyatakan telah demisioner.

"Memutuskan pertama Dewan Pimpinan Pusat 2020-2021 yang diketuai AHY dinyatakan demisioner," ucap Jhoni

Reaksi AHY

Reaksi tak terduga AHY setelah KLB Demokrat memilih duet Moeldoko dan Marzuki Alie, sebut kongres luar biasa bodong, abal-abal.

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Reaksi tak terduga AHY setelah KLB Demokrat memilih duet Moeldoko dan Marzuki Alie, sebut kongres luar biasa bodong, abal-abal.
Reaksi tak terduga AHY setelah KLB Demokrat memilih duet Moeldoko dan Marzuki Alie, sebut kongres luar biasa bodong, abal-abal. (Tribunnews.com)

AHY mengungkapkan KLB di Deliserdang, Sumatra Utara tersebut tidak sesuai aturan.

“KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh kader, mantan kader, dan bersekongkol, berkomplot dengan eksternal," ungkap AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Baca juga: Reaksi AHY Usai Moeldoko Ketua Umum Demokrat KLB Duet Marzuki Alie, Sebut Kongres Bodong Abal-abal

AHY menyebut, ia berdiri tegap mewakili jutaan kader dan simpatisan PD di seluruh tanah air.

“Saya mewakili 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 34 provinsi, mewakili Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 514 kabupaten/kota, juga ribuan anggota Fraksi Demokrat baik di pusat maupun daerah," ungkap AHY.

"Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah diberikan di Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu. Kongres yang sah, demokratis, dan juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM." imbuhnya.

Lebih lanjut AHY menegaskan jika KLB Partai Demokrat di Sumut adalah ilegal.

"Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk. Juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk."

"KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, abal-abal."

"Mengapa? Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah," ungkap AHY.

Dia juga mengaku sudah mendengar kabar terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum versi KLB Demokrat tersebut. (*)

Laporan wartawan TribunnewsSultra.com/Muhammad Israjab

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved