Aspal Buton Diakui, Pemda Targetkan Produksi 1 Juta Ton 2021, Tapi Masih Pakai Impor
Bupati Buton La Bakry mengatakan kualitas aspal Buton (Asbuton) telah diakui.
Penulis: Risno Mawandili | Editor: Fadli Aksar
lihat foto
TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI – Bupati Buton La Bakry mengatakan kualitas aspal Buton (Asbuton) telah diakui.
Hal ini disampaikan dalam webinar yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Tenggara (Sultra),
Webinar dengan tema ‘Implementasi Pengelolaan Aspal Buton sebagai Projects Pembangunan Nasional, Impikasi dan Dampak Terhadap Pemerintah Daerah’. Senin (01/3/2021).
Acara ini dihari juga pembicara dari anggota Dewan Energi Ir Musri Mawaledha dan Anggota Komisi VII DPR RI Rusda Mahmud.
Baca juga: DPRD Kendari Segera Sahkan Perda Perumda, Subhan: Untuk Mendukung Investasi
Baca juga: Gempa Bumi Bermagnitudo 4,1 SR Guncang Buton Utara, Sultra BMKG: Belum Ada Laporan Kerusakan
Baca juga: Kepala BKPM RI Ungkap Alasan Berkunjung ke Sultra, Sebut Masalah Investasi yang Perlu Diselesaikan
Dalam ruang virtual, La Bakry mulai melarang impor aspal, dia mengajak menggunakan aspal Buton.
"Mari kita gunakan produk dalam negeri, untuk kepentingan darerah, devisa negara, kualitasnya juga bagus. Dengan begitu pemerintah tidak bolak balik memperbaiki jalan, tapi bisa memperpanjang jalan,” ujar La Bakry.
Ia mengaku, aspal Buton ramah lingkungan, dengan tingkat kemurnian lebih tinggi dari aspal minyak (Aspal Hotmix).
Kata dia, aspal Buton telah diuji coba di Jalan Tol Cipularang kilometer 18 yang mengubungkan Jakarta-Bandung.
Bahkan, pernah dilakukan uji gelar di Surabaya untuk ketahanan, khusus penggunaan pada jalur padat dan berat.
“Kualitasnya tetap diakui. Tetapi bukan lagi dari tambang yang dihampar, sudah melewati tahapan pengolahah yang sama dengan preses hotmiks,” urai La Bakry.
Menurut Bupati Buton La Bakry, Aspal Buton (Asbuton) bukan kalah pamor, hanya saja tak dikelola dengan baik.
Karena tak adanya dukungan anggaran hingga regulasi dari pemerintah pusat.
Dari segi regulasi, pengelolaan aspal di Indonesia di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Aspal yang merupakan tambang kekayaan bumi harusnya dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM).
Kata Bakry, Kementerian PUPR telah menggelontorkan anggaran untuk mencapai target produksi Asbuton 705,300 ton per tahun.
