Temui KPK dan BPK, Erick Thohir Bahas Kemungkinan Vaksin Covid-19 Berbayar

Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan telah menggelar pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Editor: Sugi Hartono
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Menteri BUMN Erick Thohir 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan telah menggelar pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini.

Pertemuan tersebut dikatakan dalam rangka membahas vaksin Covid-19.

Lebih tepatnya ialah berkaitan dengan kemungkinan adanya vaksin Covid-19 kategori mandiri alias berbayar.

Baca juga: Data Covid-19 di Sultra 20 Januari 2021: Total 8.915 Kasus, Sebanyak 1.213 Pasien dalam Perawatan

Hal ini disampaiakn Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu (20/1/2021).

"Ada wacana yang belum menjadi keputusan walaupun di Keppres ada, mandiri dimungkinkan. Itu lah kenapa ada pertemuan dengan Komisi VI, BPKP, LKPP dan Pak Menkes yang baru bersama saya datang ke BPK dan KPK untuk menyampaikan apakah vaksin mandiri ini salah (atau tidak)," ujar Erick

Setelah pertemuan dengan beberapa instansi tersebut, kata Erick, pemberian vaksin secara mandiri diperbolehkan dengan ketentuan tertentu.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Disebut Bisa Tanam Chip untuk Lacak Warga, Satgas: Itu Hoaks!

Misalnya, jenis dan merek vaksin mandiri harus berbeda dengan yang gratis.

"Tanggapan secara administrasi, bukan kebijakan secara politis, administrasi menyatakan, satu, kalau vaksin ini merek-nya berbeda secara administrasi bisa dipertanggungjawabkan," kata mantan bos Inter Milan itu.

Selanjutnya, penyuntikan vaksin mandiri juga tidak boleh berbarengan dengan yang gratis.
Sebab, vaksin gratis merupakan prioritas dari pemerintah.

Baca juga: Update Covid-19 per 20 Januari 2021: Tercatat 12.568 Kasus Baru, Total Ada 149.388 Kasus Aktif

"Kedua, sebaiknya vaksin tidak disuntikan hari ini yang mandiri, biarkan vaksin gratis bergulir dulu 1-2 bulan, setelah nakes, TNI/Polri, ketika nanti dilihat di satu titik ada keterlambatan karena ketersediaan vaksin, toh merek-nya berbeda bukan yang gratis, kenapa tidak kita agresif untuk mencapai 70 persen (herd immunity)," ungkapnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Erick Thohir Temui KPK dan BPK untuk Bahas Vaksin Covid-19 Berbayar"

Penulis : Akhdi Martin Pratama
Editor : Bambang P. Jatmiko

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved