Pemprov Sulawesi Tenggara Akan Pisahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ditarget Rampung Tahun 2026

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menargetkan pembentukan Dinas Kebudayaan pada tahun 2026.

Rencana ini disampaikan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka saat silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pimpinan perguruan tinggi, serta insan pers. 

Pertemuan berlangsung di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Kamis (4/9/2025). 

Lokasinya berada sekitar 350 meter dari Kantor Balai Kota Kendari, Jalan Abdullah Silondae, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga.

Andi Sumangerukka mengatakan, Dinas Kebudayaan akan berdiri sendiri, terpisah dari Dinas Pendidikan. 

Baca juga: Pemerataan Pendidikan di Kepulauan Jadi Fokus ASR, Dikbud Sultra Bangun SMAN 7 Pasarwajo Buton

Menurutnya, selama ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra memiliki beban kerja yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan pemisahan.

“Selama ini kan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga bebannya besar. Oleh karena itu, mau tidak mau kita ingin memisahkan antara pendidikan dan kebudayaan," jelasnya.

"Jadi nanti yang budaya fokus bagaimana mengakomodir budaya-budaya yang ada di Sultra,” kata Andi Sumangerukka.

Purnawirawan TNI ini menyampaikan, pemisahan itu bertujuan agar masing-masing sektor lebih fokus menjalankan perannya. 

Pendidikan akan diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sementara kebudayaan diarahkan pada pelestarian dan pengembangan warisan budaya daerah.

Baca juga: Dikbud Sulawesi Tenggara Perketat Verifikasi Siswa Penerima Seragam Gratis Program Gubernur ASR

“Pendidikan fokus pendidikan, bagaimana sumber daya manusia. Bagaimana meningkatkan. Jadi dia fokus ke hal-hal yang strategis,” ujarnya.

Politisi Gerindra itu menyebut, proses pembentukan Dinas Kebudayaan masih menunggu pengesahan peraturan daerah (perda). 

Jika dinas baru tersebut terbentuk, berbagai kegiatan budaya dan program pelestarian akan lebih terakomodir.

“Kalau perda sudah keluar, kita langsung pisahkan. InsyaAllah ditargetkan tahun 2026," ujarnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)