Plt Ketua DPW PPP Sulawesi Tenggara Ancam Kader Main 2 Kaki, Sebut Mardiono Ketum, Tak Ada Dualisme

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan sikapnya yang solid mendukung Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PPP.

Dukungan ini didasarkan pada hasil Muktamar X yang diselenggarakan di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Plt Ketua DPW PPP Sultra, Rachmawati Badallah, mengatakan pihaknya tidak terpengaruh dengan klaim dualisme kepemimpinan yang muncul di tingkat pusat.

Ia menegaskan bahwa Muhammad Mardiono terpilih secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART partai dan keputusan muktamar.

"Kami tidak merasa ada dualisme. Berdasarkan AD/ART partai dan hasil muktamar, Mardiono terpilih menjadi Ketua Umum DPP PPP," ujar Rachmawati.

Baca juga: Andi Sumangerukka Jadi Ketua Dewan Penasehat Gerindra Sulawesi Tenggara, Sapa Kader PPP

Menurutnya, keputusan ini adalah hasil dari dukungan mayoritas muktamirin dan telah disampaikan secara resmi.

Rachmawati menambahkan DPW PPP Sultra sejak awal memang menginginkan Mardiono untuk melanjutkan kepemimpinannya.

"Sulawesi Tenggara sendiri tidak terpengaruh soal itu, karena sejak awal kami menginginkan Mardiono untuk melanjutkan kepemimpinannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Rachmawati menegaskan sikap solid ini akan dipertahankan di seluruh jajaran PPP Sultra.

Ia memberikan peringatan keras kepada kader yang mungkin tidak sejalan dengan keputusan tersebut.

Baca juga: Kata Plt Ketum PPP Mardiono Soal Civitas Akademika Kritik Pemerintahan Jokowi: Tanggung Jawab Moral

"Kalaupun misalnya ke depan, SK Kepengurusan Mardiono sudah ditetapkan dan masih ada gerakan lain dari anggota DPRD PPP yang tidak sejalan dengan garis partai, kami akan mengambil sikap sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.

Pernyataan Rachmawati ini muncul sebagai respons terhadap situasi panas di Muktamar X PPP, yang melahirkan dua klaim kepemimpinan.

Selain Mardiono, mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto juga mengklaim dirinya sebagai ketua umum yang terpilih secara aklamasi.

Perbedaan klaim ini menciptakan ketidakpastian di tingkat pusat, tetapi DPW PPP Sultra memilih untuk tidak ambil pusing dan fokus pada keputusan yang mereka yakini sah secara konstitusional partai. (*)

(TribunnewsSultra.com/Sugi Hartono)