Berita Buton Selatan

Bupati Buton Selatan Adios Pelayanan Publik di Busel Tanpa Pungli, 2026 Fokus Infrastruktur

Bupati Buton Selatan (Busel), H Muhammad Adios menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan publik yang bersih dan bebas dari pungli.

TribunnewsSultra.com
PEMERINTAH - Bupati Buton Selatan (Busel), H Muhammad Adios saat menjadi narasumber dalam program Podcast Tribun Corner bersama Tribunnews Sultra (11/11/2025). 

TRIBUNNEWS SULTRA.COM - Bupati Buton Selatan (Busel), H Muhammad Adios menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan publik yang bersih dan bebas dari pungutan liar (Pungli) di seluruh wilayahnya.

Penegasan ini disampaikan Bupati Adios saat menjadi narasumber dalam program Podcast Tribun Corner bersama Tribunnews Sultra (11/11/2025).

Bupati Adios menyatakan bahwa ia telah mengambil langkah langsung untuk memantau proses pelayanan masyarakat guna memastikan tidak ada warga yang dirugikan atau dibebani biaya tambahan.

Ia memastikan bahwa pelayanan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sektor kepolisian, khususnya di Polsek Batauga dan Polsek Sampolawa, berlangsung dengan transparansi tinggi dan tanpa biaya gelap. 

Menurut Adios, jaminan pelayanan tanpa Pungli adalah wujud tanggung jawab moral pemerintah daerah, terutama bagi warga kecil yang sedang berupaya meningkatkan perekonomian.

 "Saya jamin itu. Pelayanan dari Kapolsek Batauga dan Kapolsek Sampolawa sangat baik. Tidak ada pungutan, itu yang kita inginkan," ungkapnya. 

Baca juga: Pemkab Buton Selatan Gelar Seleksi Terbuka Sekda: Jamin Transparansi, Cari Jenderal ASN Profesional

Semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga telah diarahkan untuk mempermudah administrasi dan tidak memberatkan masyarakat.

Perbaikan sistem pelayanan publik ini menjadi prioritas utama untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan bersih.

Selain isu pelayanan publik, Bupati Adios juga memaparkan arah kebijakan pembangunan Busel ke depan.

Menutup dialog, ia menegaskan bahwa tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. 

"Tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur daerah serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi," tutupnya.(*)

Artikel ini ditulis tim magang mahasiswa dari Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Mereka adalah Kamaria, Fifi, Siti Norani, Meli Alisa, dan Wa Ode Iin. 

(TribunnewsSultra.com)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved