Lebih lanjut Masinton menyebut, sebelumnya dari pihak Kemendagri, yakni Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Irjen Herry Heryawan atau Herimen telah hadir menemui kepala daerah dari PDIP ini. 

Dalam pertemuan tersebut, PDIP yang diwakili oleh Pramono Anung menyampaikan izin kolektif kepada Kemendagri soal kondisi kepala daerah dari PDIP. 

Masinton juga menyebut bahwa Kemendagri bisa menerima secara terbuka dan memahami bahwa suasana sikap politik PDIP yang tidak terkait dengan pemerintah. 

Baca juga: Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Siska-Sudirman Bakal Pakai Kendaraan Dinas Baru

"Pak Herimen, ketika bertemu dengan Mas Pram tadi menyampaikan bahwa kita izin kolektif sambil nanti kita tetap standby untuk nanti bisa bergabung ketika kami diarahkan untuk bergabung dengan rekan-rekan kepala daerah lainnya yang sudah mengikuti retret." 

"Responnya (Kemendagri) sangat welcome dan memahami suasana sikap politik PDIP dan memahami bahwa ini adalah sikap politik yang tidak dikaitkan dengan pemerintah," kata Masinton. 

Lebih lanjut Masinton menegaskan, sebelum pelantikan kepala daerah, Megawati telah mengingatkan kepala daerah dari PDIP soal tugas-tugas di pemerintahan. 

Termasuk soal kedudukan PDIP di pemerintahan yang harus selaras dengan presiden sebagai kepala pemerintahan. 

"Karena bagi kami kemarin ketika pengarahan oleh Ibu Megawati ketika sebelum pelantikan itu, Ibu Mega menegaskan tentang tugas-tugas kader dalam pemerintahan di daerah harus senapas dan sebangun dengan presiden sebagai kepala pemerintahan," terang Bupati Tapanuli Tengah itu. 

Dikutip dari Tribunnews, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, ditunjuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mewakili partai sebagai pihak yang berkomunikasi dengan Kemendagri soal retret di Magelang, Jawa Tengah, tersebut.(*) 

(TribunnewsSultra.com/Aqsa Riandy Pananrang, Tribunnews/KompasTV)