TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Sekda Wakatobi, Nadar, mengaku, belum mengetahui persis keikutsertaan Bupati Wakatobi Haliana pada kegiatan retret. 

Retret tersebut diperuntukkan bagi kepala daerah se-Indonesia termasuk asal Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). 

Pembekalan tersebut berlangsung di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah (Jateng). 

Kepala daerah termasuk asal Provinsi Sultra mengikutinya sejak Jumat (20/02/2025) hingga 28 Februari mendatang. 

"Saya belum tahu persis Pak," kata Nadar menjawab konfirmasi TribunnewsSultra.com melalui pesan WhatsApp Messenger, Minggu (23/02/2025). 

Baca juga: Momen Bupati Wakatobi Terpilih Haliana Jumpa Andi Sumangerukka di Monas Jakarta, Gladi Pelantikan

Dia mengaku belum tahu persis hal itu karena langsung pulang ke Wakatobi usai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Haliana dan Safia Wualo. 

Haliana-Safia sebelumnya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025 lalu. 

"Soalnya setelah pelantikan kemarin kami langsung kembali ke Wakatobi," lanjut Nadar. 

Nadar dikonfirmasi TribunnewsSultra.com terkait apakah Bupati Wakatobi ikut serta atau absen pada kegiatan retret tersebut. 

Seperti diketahui, Haliana merupakan sosok kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Dia menjabat Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDIP Sultra 2019-2024. 

Setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Wakatobi, Sulawesi Tenggara, periode 2017-2019. 

Pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 lalu, PDIP-pun mengusung pasangan Haliana dan Safia Wualo. 

Partai berlambang banteng moncong putih tersebut mengatrol 9 kursi DPRD Wakatobi periode 2024-2029. 

Update Sikap PDIP 

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda ikut retret di Akmil Magelang. 

Dikutip TribunnewsSultra.com dari Tribunnews, instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025). 

Dalam surat tersebut tertulis, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi. 

Terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Megawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD/ART PDIP. 

Baca juga: Penampilan Wali Kota Kendari Siska Kenakan Seragam Komcad, Diapit Gubernur Jatim dan Bupati Kobar

Khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai. 

Terkait surat instruksi tersebut, Wakil Ketua DPD PDIP Sultra, Agus Sana'a dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, Jumat (21/2/2025), enggan berkomentar banyak. 

Demikian pula keikutsertaan kepala daerah dan wakil kepala daerah kader PDIP asal Sulawesi Tenggara dalam kegiatan retret. 

"Mohon maaf,  itu surat DPP. Tolong konfirmasi ke DPP. Sekali lagi, saya mohon maaf," jawab Agus dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp Messenger. 

Dalam perkembangan terbaru, sejak Sabtu (22/2/2025), puluhan kepala daerah yang merupakan kader PDIP sudah berkumpul dan bersiaga di Magelang. 

Mereka yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, dan lainnya. 

Namun, mereka masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait ikut tidaknya mereka dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang. 

Masinton Pasaribu menyebut, para kepala daerah dari PDIP ini sudah bersiaga di Magelang. 

Agar nantinya jika Megawati telah menginstruksikan kader PDIP ini untuk ikut retret, maka mereka bisa langsung menuju Akmil Magelang, bergabung dengan kepala daerah lain. 

"Kita tetap standby untuk nanti bisa bergabung ketika kami diarahkan untuk bergabung dengan rekan-rekan kepala daerah lainnya yang sudah mengikuti retret," kata Masinton, dilansir Kompas TV, Minggu (23/2/2025). 

Lebih lanjut Masinton menyebut, sebelumnya dari pihak Kemendagri, yakni Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Irjen Herry Heryawan atau Herimen telah hadir menemui kepala daerah dari PDIP ini. 

Dalam pertemuan tersebut, PDIP yang diwakili oleh Pramono Anung menyampaikan izin kolektif kepada Kemendagri soal kondisi kepala daerah dari PDIP. 

Masinton juga menyebut bahwa Kemendagri bisa menerima secara terbuka dan memahami bahwa suasana sikap politik PDIP yang tidak terkait dengan pemerintah. 

Baca juga: Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Siska-Sudirman Bakal Pakai Kendaraan Dinas Baru

"Pak Herimen, ketika bertemu dengan Mas Pram tadi menyampaikan bahwa kita izin kolektif sambil nanti kita tetap standby untuk nanti bisa bergabung ketika kami diarahkan untuk bergabung dengan rekan-rekan kepala daerah lainnya yang sudah mengikuti retret." 

"Responnya (Kemendagri) sangat welcome dan memahami suasana sikap politik PDIP dan memahami bahwa ini adalah sikap politik yang tidak dikaitkan dengan pemerintah," kata Masinton. 

Lebih lanjut Masinton menegaskan, sebelum pelantikan kepala daerah, Megawati telah mengingatkan kepala daerah dari PDIP soal tugas-tugas di pemerintahan. 

Termasuk soal kedudukan PDIP di pemerintahan yang harus selaras dengan presiden sebagai kepala pemerintahan. 

"Karena bagi kami kemarin ketika pengarahan oleh Ibu Megawati ketika sebelum pelantikan itu, Ibu Mega menegaskan tentang tugas-tugas kader dalam pemerintahan di daerah harus senapas dan sebangun dengan presiden sebagai kepala pemerintahan," terang Bupati Tapanuli Tengah itu. 

Dikutip dari Tribunnews, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, ditunjuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mewakili partai sebagai pihak yang berkomunikasi dengan Kemendagri soal retret di Magelang, Jawa Tengah, tersebut.(*) 

(TribunnewsSultra.com/Aqsa Riandy Pananrang, Tribunnews/KompasTV)