Walaupun rakor pembahasan agenda 100 hari telah dilaksanakan agar birokrasi dan dinas terkait bisa paham dan mempersiapkan perangkat kerjanya dan hal teknis lainnya.

Namun, menurut hemat penulis ada beberapa kendala yang akan dihadapi yaitu pertama, kendala birokrasi, sudah menjadi tren kinerja birokrasi mulai level pusat sampai ke level daerah kinerjanya lamban dan tidak taktis bahkan cenderung ‘mempersulit’ agenda-agenda kerakyatan.

Baca juga: PERSPEKTIF: Refleksi Eksistensi Bank Sultra pada HUT ke-56

Berbagai program yang dicanangkan secara konseptual bervisi kerakyatan.

Namun, dalam implementasi birokrasi bekerja lebih berorientasi mencari ‘fee’ sehingga efeknya banyak program tidak berjalan sesuai rencana karena tidak ada ‘keuntungan’ finansial yang didapat.

Program 100 hari Andi Sumangerukka-Hugua, bila birokrasi Pemprov Sultra masih bermental ‘kontraktor’ maka dalam implementasinya akan mengalami hambatan.

Selain itu, isu mutasi dan rotasi di kalangan ASN membuat mereka bekerja tidak fokus dan lebih sibuk bermanuver mencari ‘suaka’ politik agar tidak terkena ‘gelombang’ mutasi.

Birokrasi bermental ‘kontraktor’ dan ‘mandor’ sudah harus ditertibkan dan dimonitoring secara ketat.

Baca juga: PERSPEKTIF: Kelompok Usaha Bank Aksi Bisnis Kolaboratif Perbankan

Sehingga, program 100 hari tersebut bisa tepat sasaran dan tidak melenceng dari tujuan.

ASR-Hugua harus tegas dan mendisiplikan ASN dengan pola ‘militer’ agar program 100 hari berjalan sesuai jadwal dan target yang telah direncanakan.

Selain itu, kontrak kinerja salah satu cara untuk mendisiplikan abdi negara agar bekerja lebih produktif dan berorientasi pada hasil.

Bila ASN yang diberi tanggung jawab dalam program 100 hari gagal, maka konsekuensinya harus diberi pembinaan.

Dan atau harus ikhlas mundur sebagai kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca juga: PERSPEKTIF: Pedoman "Suci" Menyelesaikan Skripsi

Kendala di atas harus diantisipasi oleh ASR-Hugua agar birokrasi tidak ‘menyabotase’ program-programnya.

ASR sebagai mantan intelijen tentu sudah memiliki rapor semua ASN, apalagi para OPD.

Sehingga bagi yang bermain dengan program tersebut akan langsung ‘ditindak’.