Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan data Pemerintah Daerah yang telah melakukan penyaluran pendanaan meliputi penyelenggaraan dan pengamanan Pilkada Serentak 2024.

"Saya juga mendorong para kepala daerah untuk segera mentransfer dana hibah kepada para pemangku," ujar Tito Karnavian.

"Kepada Bapak Pangkogabwilhan agar mendorong rekan-rekan TNI untuk pengajuan dana pengamanan kepada Pemerintahan Daerah," lanjut Tito.

"Pemerintah Daerah juga agar berperan aktif membantu dalam hal dukungan sarpras bagi KPU dan Bawaslu semaksimal mungkin, gunakan anggaran yang ada," ucapnya.

"Apabila butuh dasar hukum, saya akan keluarkan surat edaran untuk pencairan BTT. Pastikan penyelenggaraan Pilkada 2024 sukses," tegasnya.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari bermohon bantuan dari rekan-rekan TNI/Polri, Kejaksaan untuk mengawal penyaluran dana hibah dari Pemerintah Daerah.

Baca juga: 694 Pantarlih di Konawe Mulai Coklit Data Pemilih Pilkada 2024, Masyarakat Wajib Siapkan KTP dan KK

Hasyim juga memberikan perhatian khusus kepada para KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tidak rancu pada penetapan calon kepala daerah sesuai batasan umur didasari putusan MK serta status hukum para calon.

"Selanjutnya untuk daftar pemilih, DP4 Pilkada Serentak sebanyak 207.110.768 jiwa terdiri dari 103.228.748 laki-laki dan 103.882.020 perempuan," ungkapnya.

Selanjutnya, Kabaharkam Polri Komjen Pol M Fadil Imran mengungkapkan potensi kerawanan/konflik sosial pada Pilkada Serentak 2024 untuk menjadi atensi.

"Isu SARA/politik identitas, provokasi media sosial, netralitas TNI Polri/ASN/Pj Kepala Deerah/incumbent, logistik Pemilu, dan lainnya."

"Para Kapolres agar mencermati dengan baik, kunci melalui cooling system dalam menanggulangi gangguan kamtibmas adalah kepemimpinan yang kuat dan adaptif (agile)."

"Polri juga telah membentuk keterpaduan operasi dalam penanganan Pilkada Serentak 2024 melalui Ops Nusantara Cooling System, Ops kontijensi Aman Nusa 1,2, dan 3, serta Ops Mantap Praja 2024," jelasnya.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja memaparkan isu krusial pelaksanaan Pilkada 2024 meliputi isu politik uang, potensi petahana/penjabat.

Baca juga: KPU Konawe Selatan Ajak Semua Pihak Tingkatkan Partisipasi Pemilih dan Sukseskan Pilkada 2024

Kemudian, netralitas ASN, politisasi program kerja, netralitas penyelenggara, pemaknaan terhadap aturan, adaptasi teknologi informasi, dan isu hoaks/disinformasi.

"Kami minta unsur Pemerintah Daerah dan pengamanan untuk mereduksi segala potensi kerawanan di wilayahnya masing-masing," pinta Rahmat.