TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Masyarakat Desa Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berdemonstrasi di depan Kantor Desa Maligano, Rabu (12/6/2024).

Aksi tersebut buntut dari penyelenggaraan anggaran dana Pemerintahan Desa yang dianggap tidak transparan dan terbuka kepada masyarakat.

Pasalnya beberapa pengerjaan dan bantuan untuk masyarakat yang ada di Desa Maligano Kabupaten Muna ini tidak terealisasi sesuai dengan peruntukannya.

Seorang pemuda Desa Maligano Hijra Taloki, usai dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, menuturkan aksi yang mereka lakukan itu adalah bentuk kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Maligano.

"Kekecewaan kami kepada sistem yang dilakukan Kepala Desa Maligano, kami menduga ada penyelewengan keuangan desa tahun anggaran 2023," kata Hijra kepada TribunnewsSultra.com, melalui sambungan telepon.

Menurutnya, hal itu bermula saat penerimaan dana desa tahun anggaran 2023 yang keseluruhannya untuk pengerjaan bangunan fisik dan bantuan kepada masyarakat, namun tidak ada sistem keterbukaan.

Baca juga: Video Viral Warga Butur Unjuk Rasa Blokade Jalan Poros Ereke Baubau, Minta Pemerintah Perbaiki Jalan

"Aparatur pemerintahan desa tidak pernah melakukan pra pelaksana kegiatan tentang sosialisasi APBDes Desa. Sehingga kami duga pengerjaan di kelola sendiri oleh Kepala Desa," ungkapnya.

Adapun dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh aparat pemerintahan Desa Maligano Kecamatan Maligano Kabupaten Muna, di antaranya sebagai berikut.

Berdasarkan hasil temuannya, Hijra Taloki menuturkan anggaran dana desa yang diduga diselewengkan oleh Pemerintah Desa Maligano Kabupaten Muna.

Anggaran ketahanan pangan untuk pemanfaatan lahan kebun sepuluh hektar dengan anggaran Rp154.312,000,00 belum terealisasi sepenuhnya.

Perbengkelan dengan anggaran Rp16.480.000 per unit tidak sesuai dengan pengusulan masyarakat.

Pengadaan lampu jalan sebanyak lima unit dengan anggaran Rp77.625.000 yang tidak sesuai spesifikasi.

Baca juga: Forum Bersama Jurnalis di Kendari Sulawesi Tenggara Demo Tolak Pasal Kontroversi RUU Penyiaran

Bantuan sapi dengan anggaran Rp83.430,000 untuk masyarakat namun tidak sesuai dengan realisasi anggaran yang disediakan untuk perorangan sebesar Rp8.343.000.

Dengan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran itu, pihaknya meminta kepada pihak-pihak terkait untuk segera menyelidiki hal ini.

"Kami meminta inspektorat dan Dinas BPMD Kabupaten Muna tidak tinggal diam, dan segera memanggil kepala Desa," harap Fajri Taloki.