TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Setelah muncul meme Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus, kini muncul kekhawatiran mahasiswa akan dimanfaatkan oleh isu-isu jalanan yang syarat kepentingan politik.

Kekhawatiran ini disampaikan oleh politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hendrawan Supratikno.

Dia curiga bahwa ada yang memanfaatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) sehingga membuat meme tersebut.

Hendrawan mengatakan, DPR terbuka untuk kritik.

Menurutnya, kritik merupakan vitamin agar DPR tetap konsisten di jalan perjuangan dalam menegakkan kebajikan publik.

"Namun, kami berharap mahasiswa harus menyampaikan kritik dengan cara-cara yang lebih akademis, lebih berkelas, tidak asal-asalan bunyi, ikut-ikutan memungut diksi jalanan yang terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan partisan," ujar Hendrawan, dikutip dari Kompas.com pada Kamis (23/03/2023).

"Mari kita buka forum perdebatan yang bermutu tinggi," sambungnya. 

Baca juga: Meme Puan Maharani Berbadan Tikus, Partai Demokrat Sebut Kritik Arogansi Kekuasaan

Hendrawan menyebut, apa yang BEM UI lakukan itu sudah berada di luar etika akademik.

"Saya khawatir ada yang memanfaatkan BEM UI untuk melakukan ekspresi kegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik," katanya.

Mahasiswa seharusnya menekankan krida-krida yang analitik dan solutif, serta menantang melalui diskusi dan debat yang sifatnya rasional dan argumentatif.

Dia menilai mereka tidak seharusnya mengumbar umpatan dan narasi yang mendegradasi esensi tugas pokok dari mahasiswa.

Terlebih, Badan Legislasi (Baleg) DPR juga sudah menyerap aspirasi para pihak yang relevan terkait Perppu Cipta Kerja, termasuk guru besar dari UI.

"Untuk mengantisipasi ekses yang tak diinginkan dari UU Ciptaker, kita harus membangun ekosistem dunia usaha yang lebih berkeadilan di masa depan.

Di F-PDIP sedang dipikirkan dan diperdebatkan kemungkinan menggulirkan RUU Cipta Keadilan dengan metode omnibus," tuturnya.

Alasan BEM UI

BEM UI telah menyampaikan alasan melontarkan kritik keras dengan cara merilis meme Puan Maharani berbadan tikus.

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menegaskan, meme itu merupakan bentuk kritik yang lazim diutarakan di negara demokratis.

Dia menambahkan, visual semacam itu berkonotasi dengan koruptor, dibuat bukan sekadar untuk mencari sensasi melainkan memang memiliki arti.

"Kami rasa tidak ada hal lain yang ingin ditunjukkan selain Puan Maharani itu sebagai representasi dari DPR kita hari ini," ujar Melki kepada Kompas.com, Kamis (23/3/2023).

"Kami menganggap gedung DPR itu sudah bukan lagi rumah rakyat, melainkan itu sudah menjadi rumahnya para tikus yang suka merampas hak-hak masyarakat," ia menambahkan.

Menurut BEM UI, tak ada perubahan terhadap beleid ini sejak masih disusun dalam format omnibus law, disahkan jadi undang-undang, dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, hingga disulap menjadi Perppu yang distempel DPR.

Mereka tetap berpijak pada pendiriannya bahwa beleid ini memuat aneka kebijakan dan aturan yang tidak demokratis, berpotensi menindas pekerja, berdampak buruk pada pelestarian lingkungan, dan sebaliknya bakal menguntungkan kelompok elite saja.

Baca juga: Dua Komika Komplain di Medsos Kena Denda Pajak Hingga Puluhan Juta, Ajukan Surat Permohonan: Ditolak

Ia juga menyoroti bahwa penguasa membuat akal-akalan belaka sebagai latar belakang penerbitan perppu yang seharusnya didasari kegentingan memaksa.

Tidak ada kegentingan memaksa itu, ujar Melki, sehingga tak ada alasan DPR RI mengegolkan aturan inkonstitusional yang diusulkan Presiden RI Joko Widodo itu.

Terlebih, dalam menangani perppu usulan pemerintah, DPR punya opsi untuk menolaknya.

"Sehingga itu yang ingin kami tunjukkan lebih keras. Kami ingin masyarakat sudah tidak perlu lagi menaruh harapan dan percaya banyak pada DPR," ujar Melki.

"Karena sudah barang tentu, produk hukum yang mereka hasilkan tidak memberikan dampak baik secara signifikan bagi masyarakat," ucap dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BEM UI Bikin Meme Tikus, Politisi PDI-P Khawatir Mahasiswa Dimanfaatkan"