Meme Puan Maharani Berbadan Tikus, Partai Demokrat Sebut Kritik Arogansi Kekuasaan

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) merilis meme yang mengambarkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani berbadan tikus.

BEM UI merilis meme animasi tersebut karena Ketua DPR Puan Maharani telah menyetujui Perppu Cipta Kerja.

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menegaskan, mahasiswa menolak Perppu Cipta Kerja tersebut.

"Kami menganggap gedung DPR itu sudah bukan lagi rumah rakyat, melainkan itu sudah menjadi rumahnya para tikus yang suka merampas hak-hak masyarakat," tuturnya, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, pada Kamis (23/3/2023).

BEM UI mengambarkan Puan Maharani berbadan tikus sedang berada di atap gedung MPR/DPR RI sedang bermain bersama tikus lainya.

"Kami rasa tidak ada hal lain yang ingin ditunjukkan selain Puan Maharani itu sebagai representasi dari DPR kita hari ini," ujar Melki.

Baca juga: Dua Komika Komplain di Medsos Kena Denda Pajak Hingga Puluhan Juta, Ajukan Surat Permohonan: Ditolak

Kritik keras BEM UI kali ini telah viral di media sosial sehingga mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan.

Tanggapan bergam, ada yang menyayangkan dan mengapresiasi.

Partai Demokrat menjadi salah satu yang mengapresiasi kritik BEM UI.

Partai politik yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini merupakan salah satu fraksi di DPR yang menolak UU Cipta Kerja.

"Kami mengapresiasi kritisisme BEM UI yang menolak dan protes terhadap penetapan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dimintai tanggapannya, Kamis (23/3/2023).

Menurut Kamhar, kritik BEM UI kali ini merupakan suatu respons atas arogansi kekuasaan.

Mahasiswa mengkritik dengan kreatifitas. Merupakan bentuk idealisme dalam mengkritisi sebuah kebijakan.

"Mahasiswa dengan idealismenya dan sebagai agen pembaharu sudah semestinya merespon dengan cara dan kreatifitasnya masing-masing terhadap praktek-praktek arogansi kekuasaan dalam menetapkan perundang-undangan dan kebijakan," ujarnya.

Penolakan ini juga kata dia, senada dengan apa yang menjadi sikap Partai Demokrat dalam rapat paripurna pengesahan UU Cipta Kerja beberapa hari lalu.