TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - DPRD Kota Kendari minta Dinas PUPR Kota Kendari untuk identifikasi wilayah, utamanya yang sering mengalami banjir. 

Usulan tersebut menyusul terjadinya bencana banjir hingga longsor di beberapa wilayah di Kota Kendari beberapa hari terakhir ketika musim hujan tiba. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik mengatakan identifikasi wilayah perlu dan penting, untuk mengetahui penyebab terjadinya banjir. 

"Kita harus tahu penyebabnya apa, apakah karena drainase yang tidak memadai atau karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah sembarangan?" kata Rajab. 

Baca juga: Forum TBM Sultra Gaungkan Aksi Literasi, Mendongeng hingga Mewarnai Untuk Anak Usia Dini di Kendari

Ia mencontohkan kasus banjir di Kali Wanggu, semenjak dibangunkan kolam retensi,  banjir jarang terjadi dikawasan tersebut. 

Itu menandakan, pemerintah telah menemukan solusi untuk menangani banjir dikawasan tersebut. 

"Kenapa dulu di Wanggu ada banjir? Turun program DPR RI lewat Ridwan Bae dengan membuat Kolam Retensi, karena sebabnya tidak ada penampungan."

"Nah sekarang kita tanya kalau misalkan hujan MTQ banjir, ada apa? Apakah drainasenya harus di revitalisasi atau karena ketidaksadaran masyarakat dalam hal membuang sampah sembarangan?," jelasnya. 

Berdasarkan hasil pemantauan DPRD Kota Kendari di beberapa lokasi di Kota Kendari.

Pihaknya mendapatkan banyaknya endapan-endapan lumpur dan sampah menyumbat drainase. 

Baca juga: Usai Pesta HUT Wakatobi ke-19, Pemda dan Masyarakat Lanjut Nobar Piala Dunia 2022 di Lapangan

Pihaknya meminta Pemkot Kendari mengidentifikasi dan menentukan tindakan yang tepat untuk menanganinya.

Salah satunya revitalisasi drainase agar aliran air lancar. 

"Revitalisasi drainase itu harus karena perkembangan kota ini sangat pesat, sudah tidak seimbang antara perkembangan kota dan pembangunan infrastruktur drainase kita," ujarnya. 

"Masih ada drainase yang kecil, ada juga yang besar tempat mengalirnya air, tapi sudah ditutupi dengan rumah-rumah masyarakat, banyak endapan."

"Ini yang harus diidentifikasi dan kita butuhkan dari pemerintah," tegasnya menambahkan.