Patut diduga pembangunan gedung kantor gubernur yang baru hanya untuk meninggalkan warisan politis di masa mendatang.

Padahal pembangunan kantor gubernur sama sekali tidak bersifat mendesak. Publik berharap DPRD Sultra bisa presure agar anggaran pembangunan kantor gubernur yang baru bisa diporsikan atau dialihkan pada item pembangunan yang lebih esensial. 

Disatus sisi, pembangunan kantor gubernur yang baru, sangat tidak patut dilakukan di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sedang kesulitan.

Saat ini masih dalam proses upaya pemulihan ekonomi akibat wabah Covid-19. Anggaran yang ada, mesti dioptimalkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan mendasar publik.

Meski dari segi keinginan Kepala Daerah membangun Kantor Gubernur yang baru tidak dilarang. Tetapi dari segi kewajaran, patut dipertanyakan.

Karena tiga mega proyek saja belum tuntas. Apalagi tiga mega proyek juga menggunakan anggaran daerah.

Termasuk pengembalian pokok dan bunga pinjaman saja belum selesai, malah muncul rencana pembangunan kantor gubernur dengan anggaran yang cukup fantastis.  

Alokasi anggaran seharusnya digelontorkan untuk program yang bersifat mendesak. Misalnya seperti perbaikan jalan provinsi yang rusak sekira sekitar 250 kilometer.

Meski anggaran perbaikan sudah dianggarkan tahun ini, namun tidak mencakup perbaikan menyeluruh. Pada titik ini, mestinya Gubernur Ali Mazi bisa lebih bijak.

Artinya anggaran yang ada diporsikan untuk hal-hal yang membutuhkan sentuhan mendesak. (*)