"Kondisi saat ini sangat berbeda dengan dahulu. Sekarang kalau banyak anak maka banyak masalah," kata Kepala BKKBN.

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Provinsi Jawa Barat memiliki TFR (total fertility rate) tertinggi di Indonesia.

Hasto berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mempertahankan dukungannya terhadap Penyuluh KB non-PNS.

Kepala BKKBN ini menjelaskan, masyarakat perlu memperbarui paradigma tentang KB (Keluarga Berencana).

"Masyarakat jangan hanya berpikir kalau KB itu kaitannya dengan alat kontrasepsi. Masyarakat harus berpikir KB adalah perencanaan keluarga dan juga perencanaan masa depan anak-anak," jelasnya.

Baca juga: Amankan Kunjungan Presiden Jokowi ke Wakatobi, Polda Sultra Kirim 977 Personel dari Kota Kendari

dr Hasto Wardoyo juga mengatakan banyaknya anak dalam satu keluarga bukanlah merupakan bonus demografi.

Menurut Hasto, bonus demografi bisa dicapai jika jumlah penduduk yang produktif lebih banyak dibanding jumlah penduduk yang tidak produktif.

Kata dia, bonus demografi seharusnya menghasilkan kesejahteraan, bukannya malah malapetaka bagi masyarakat.

"Jika dalam satu keluarga punya banyak anak (tanggungan), tetapi yang bekerja hanya satu orang, maka itu bukanlah bonus demografi," jelasnya.

Lebih jauh Hasto menjelaskan pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

Baca juga: Sekda Kota Kendari Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara Dilantik Rabu, 8 Juni 2022

Implikasi dari adanya Inpres Kampung KB ini maka akan tercipta unit-unit keluarga yang mandiri, tenteram, dan damai. (*)

(TribunnewsSultra.com/Muh Ridwan Kadir)