TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Target Penurunan angka stunting 14 persen pada tahun 2024 mendatang diperlukan langkah-langkah terpadu dalam mencapai target.

Hal ini dikatakan Presiden RI, Joko Widodo saat meninjau rumah warga di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (24/3/2022).

"Mulai calon pengantin harus disiapkan, agar mereka tahu apa yang harus disiapkan sebelum nanti menikah, perlu pendampingan calon calon pengantin agar setelah menikah itu bisa tahu apa yang harus dilakukan," kata Presiden dikutip dari rilis laman resmi presiden.

Suami Iriana Joko Widodo ini juga menekankan soal pentingnya gizi anak agar target pemerintah menurunkan angka stunting dapat tercapai.

"Yang kedua tadi juga intervensi gizi anak-anak, urusan pemberian makanan tambahan pada anak," ungkap Presiden yang datang ke desa tersebut usai menghadiri Program Percepatan Penurunan Stunting.

Baca juga: BKKBN Target Angka Stunting 2024 di Bawah 14 Persen, Presiden Joko Widodo Sebut Harus Tercapai

Ayah dari Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka ini juga saat meninjau rumah warga, Ia mengatakan akan melakukan intervensi terhadap kondisi hunian yang masih tidak layak huni.

"Termasuk juga urusan air di NTT, urusan air bukan perkara yang mudah dikerjakan, tapi kalau semua dikerjakan secara terpadu, itu yang akan menyebabkan target yang ingin kita raih 14 persen tercapai," jelas Presiden.

Tampak hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Lalu ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati TTS Egusem Pieter Tahun.

Baca juga: Presiden Jokowi Akan Kunjungan ke NTT, Tinjau Program Kerja BKKBN Deteksi Dini Potensi Stunting

Berdasarkan Perpres Nomor 72/2021 , Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN yang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.

Namun, tentu hal ini dibutukan kolaborasi dengan semua pihak dalam wujud kovergensi percepatan penurunan stunting dengan mitra kerja memiliki peran dan kontribusi bersama pemerintah.

"Timor Tengah dan NTT sengaja menjadi titik tumpu kunjungan Presiden Joko Widodo mengingat NTT merupakan provinsi prioritas penanganan stunting dengan prevalensi 37,8 persen di tahun 2021, tertinggi dari angka rata-rata prevalensi stunting semua provinsi di tanah air yang mencapai 24,4 persen," jelas Kepala BKKBN Dr. (H.C). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. (K).

Kata dia, ha ini turut juga dipengaruhi faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan serta pola asuh yang salah turut menyumbang tingginya angka prevalensi stunting.

"Langkah kongkret yang diperlukan untuk mempercepat penurunan angka stunting adalah pelibatan mitra kerja untuk memperluas jangkauan intervensi sesuai sesuai dengan kebutuhan sasaran dan potensi yang dimiliki mitra kerja," ucap Dr. (H.C). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. (K). (*)

(TribunnewsSultra.com/Husni Husein)