TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Konawe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tidak diakomodirnya kuota guru TK (Taman Kanak-Kanak) dalam pengangkatan guru PPPK beberapa waktu lalu, Jum'at (11/02/2022).
Dalam RDP itu juga dihadiri oleh Forum Guru Honorer (FGH) Konawe, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konawe, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe.
Dikutip dalam surat undangan RDP yang ditandatangani Ketua DPRD Konawe, Dr Ardin Nomor 005/56/2022 disebutkan jika RDP itu merupakan tindaklanjut dari surat FGH Konawe.
Baca juga: Guru Honorer Menangis saat Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kota Kendari, Tak Dapat Kuota PPPK 2021
Dimana, pengangkatan guru PPPK yang tidak diakomodirnya kuota guru TK dilingkup Dinas Dikbud Konawe akibat kurangnya sekolah TK negeri di Konawe.
Kepala Seksi Kompetensi Dinas Dikbud Konawe, Asran Lasahari mengatakan, pihaknya sebelumnya mengusulkan kuota PPPK guru TK sebanyak 15 posisi.
"Melihat kondisi TK negeri di Kabupaten Konawe hanya empat. Itu yang kami butuhkan kami usulkan begitu," kata Asran kepada TribunnewsSultra.com seusai mengikuti RDP di DPRD Konawe.
Ia menambahkan, secara sistem perekrutan PPPK Guru TK memang untuk TK yang statusnya negeri saja.
Sementara itu, usulan perubahan status TK swasta ke negeri, Asran melanjutkan akan berkoordinasi dengan pimpinannya terlebih dahulu.
"Saya dengar sudah dirancang itu untuk di negerikan beberapa sekolah-sekolah swasta," tambahnya.
Baca juga: Kakanwil Kemenag Sulawesi Tenggara Lantik 32 CPNS Jadi ASN, Pesan Jaga Kejujuran dan Integritas
Ia menyebut, saat ini jumlah guru honorer TK pertahun 2021 lalu sebanyak 110 guru PNS dan Guru Tidak Tetap (GTT) sekitar 350 orang.
Sedangkan jumlah sekolah TK negeri empat dan TK swasta sebanyak 185 TK.
Selain itu, Asran juga mendukung usulan agarĀ pengangkatan PPPK guru TK ini diselesaikan tahun ini.
"Berbicara negeri ya kita harus konsultasikan itu syarat-syarat apa saja yang harus kita penuhi untuk menegerikan suatu sekolah," tutupnya.(*)
(TribunnewsSultra.com/Arman Tosepu)