TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Seluruh SD-SMP di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal gelar proses belajar tatap muka Juli 2021 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Kota Kendari Makmur, mengatakan kesiapan tatap muka sudah dilakukan sejak Januari lalu.

Padahal, semua persyaratan penerapan protokol kesehatan (Prokes) telah disiapkan, karena belum mendapatkan izin, sehingga rencana itu tertunda.

Namun, memasuki tahun ajaran baru 2021-2022 ini Pemerintah Kota Kendari sudah mengantongi izin.

Baca juga: Kadis Dikbud Sultra Asrun Lio : Selesaikan Vaksinasi Guru Kemudian Bisa Belajar Tatap Muka

Baca juga: Pemkot Kendari Tunggu Keputusan Kemendikbud Untuk Sekolah yang Terapkan Belajar Tatap Muka

"Persiapan tatap muka kita siap 100 persen, maksudnya sarana dan prasarana pendukung terutama protokol kesehatan sudah siap di sekolah-sekolah sejak awal Januari dan InsyaAllah Juli kita sudah laksanakan," ungkapnya, Rabu (19/5/2021).

Tetapi, untuk proses belajar tatap muka Juli mendatang diatur dengan sistem bergiliran dan dibatasi.

Jumlah siswa dalam ruangan dibatasi hanya 50 persen setiap proses pembelajaran digelar.

Setiap siswa yang akan masuk ke sekolah juga harus mengantongi izin dari orangtua.

Jika orangtua tidak mengizinkan, maka pihak sekolah harus memfasilitasi belajar bagi siswa yang bersangkutan.

"Kita minta adalah setengah dari setiap kelas, jadi digilir. Kemudian syarat lain harus ada izin dari orang tua. Jika orang tua tidak mengizinkan maka sekolah harus memfasilitasi peserta didik melakukan pembelajaran tatap muka secara daring," ucap Makmur.

Untuk mendukung proses belajar tatap muka itu, sekira 2 ribu dari total 4 ribu guru telah divaksin.

Jumlah ini masih terus bertambah karena proses vaksinasi masih terus berjalan.

Untuk tahap awal rencananya belajar tatap muka secara langsung akan diterapkan pada ulangan semester dalam waktu dekat.

Walau dari sarana dan prasarana telah mendukung, namun Dikmudora Kota Kendari tetap menunggu rekomendasi dari wali kota dan Satgas Penanganan Covid-19.

Restu Mendikbud Ristek

Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyatakan, guru, dosen, dan tenaga kependidikan sedang mengikuti program vaksinasi Covid-19.

Program itu dibidik bisa terselesaikan di akhir Juni 2021.

Dengan pencapaian itu, dia mengharapkan semua sekolah sudah membuka belajar tatap muka di Juli 2021.

"Jadi bukan diterapkan di Juli 2021, tapi harapannya semua sekolah sudah belajar tatap muka di Juli 2021," ujar Nadiem, belum lama ini dikutip dari Kompas.com.

Dia menyatakan, sekolah sudah wajib membuka belajar tatap muka sejak Selasa (30/3/2021).

Hal itu sesuai dengan keputusan SKB 4 Menteri.

"Jadi bukan di Juli mulai dibuka, tapi mulai sekarang ini. Setelah SKB 4 Menteri kita luncurkan sudah bisa belajar tatap muka," tegas dia.

Meski sudah membuka belajar tatap muka, bilang dia, sekolah tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Baca juga: Belajar Tatap Muka Terbatas Dibuka Juli 2021, 3 Aktivitas yang Dilarang Selama di Sekolah

Baca juga: Dewan Minta Model Pembelajaran Ini, Untuk Belajar Tatap Muka di Kota Kendari

Tak lupa, sebut dia, sekolah juga harus memenuhi daftar periksa siswa saat belajar tatap muka.

Sedangkan sekolah yang sudah membuka belajar tatap muka sejak awal 2021, Nadiem tetap mempersilahkan untuk dibuka.

"Jadi 22 persen sekolah yang sudah belajar tatap muka, itu silahkan lanjut. Tapi tetap dengan protokol kesehatan yang sudah ketat," sebut dia.

Kapasitas Belajar Tatap Muka

Nadiem mengungkapkan, kapasitas belajar tatap muka di sekolah hanya sebesar 50 persen.

Dengan berpatokan pada angka itu, sekolah juga harus membuka pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa.

Ketentuan belajar tatap muka di sekolah, lanjut dia, ada ditangan orangtua.

"Kembali lagi ke orangtua yang bisa memberikan izin atau tidak siswa belajar tatap muka atau tetap jalankan PJJ dari rumah," ungkapnya.

Guru Prioritas Vaksinasi

Asal tahu saja, Nadiem pernah menyebutkan, guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas vaksinasi tahap kedua.

Karena siswa dan siswi sudah terlalu lama tidak belajar tatap muka di sekolah.

"Jadi esensinya itu, sekolah merupakan salah satu sektor yang sampai sekarang belum tatap muka. Dan risiko dari PJJ yang terlalu lama itu sangat besar," sebut dia.

Dia mengatakan, risiko PJJ itu sangat besar untuk siswa, makanya Kemendikbud mengambil tindakan cepat dan gesit, agar guru dan tenaga kependidikan bisa memperoleh vaksinasi. (*)

(TribunnewsSultra.com/Muhammad Israjab)