Kudeta partai Demokrat lewat KLB Moeldoko menyebabkan wajah pemerintah semakin jatuh.

Bahkan tidak menunjukkan kewibawaan membina partai politik.

Lantaran cara mengakuisisi partai seperti yang dilakukan kubu Moeldoko tidak elegan.

Hal itu diperparah jika KLB disahkan Kemenkumham.

Memang akan menguntungkan bagi Jokowi, tapi hanya beberapa saat.

"Tapi kedepannya akan merusak tatanan perpolitikan di Indonesia," katanya.

Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (UHO) itu menyebut, citra pemerintah akan terjun ke jurang yang dalam apabila AHY melawan dan memenangkan kebijakan KLB ini.

Karena semua mekanisme yang ada, tata cara yang ada dalam penentuan seorang ketua, sebenarnya tidak berjalan di KLB.

"Tapi Jika AHY tidak kuat untuk melawan, maka bisa jadi apa yang dihasilkan KLB Moeldoko akan disahkan kementerian," katanya.

Sikap Demokrat Sultra

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Wakil Ketua I DPD Demokrat Sultra Salam Sahadia menyatakan tetap solid mendukung Ketua Umum DPP Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Demokrat Sultra mengaku tidak mengenal Ketua Umum Demokrat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Siapa itu Moeldoko, kami tidak kenal, tidak ada Moeldoko di Partai Demokrat," kata Salam Sahadia saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (6/3/2021).

Dia menyebut, tidak akan terjadi dualisme kepemimpinan, dirinya meyakini pemerintah tidak akan melegalkan Demokrat kubu Moeldoko.