Imigrasi Sultra Gelar Rapat Timpora se-Sulawesi Tenggara, Perkuat Sinergitas Cegah TPPO dan TPPM

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE SELATAN — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, resmi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Provinsi Sultra, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan ini menjadi forum koordinasi lintas instansi yang komprehensif, mempertemukan para pemangku kepentingan keamanan dan keimigrasian dari seluruh penjuru Sulawesi Tenggara dalam satu agenda strategis yang berorientasi pada pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Rapat yang berlangsung di Wonua Monapa Hotel and Resort, Kabupaten Konawe Selatan, ini mengusung tema "Pencegahan TPPM/TPPO Melalui Sinergitas Timpora".

Sebuah tema yang merefleksikan kesadaran kolektif bahwa persoalan kejahatan transnasional tidak dapat diatasi oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan sinergi nyata antarlembaga.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir, hadir sebagai narasumber utama, memimpin dan memaparkan arah strategis pengawasan keimigrasian di wilayah Sultra.

Baca juga: Bupati Konawe Yusran Akbar Optimis Golden Visa Imigrasi Jadi Daya Tarik Investor hingga Dongkrak PAD

Latar Belakang dan Tujuan

Timpora dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagai wadah koordinasi yang melibatkan instansi dan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi bersinggungan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing.

Forum ini mengemban peran vital: mengumpulkan, mempertukarkan, menganalisis, dan mengevaluasi data serta informasi terkait orang asing, serta merumuskan langkah penyelesaian permasalahan yang timbul dari keberadaan mereka di wilayah hukum Indonesia.

Dalam konteks Sulawesi Tenggara, tantangan keimigrasian kian kompleks.

Isu-isu yang mendominasi pembahasan dalam Rapat Timpora kali ini mencakup empat agenda kritis.

Pertama, masuknya orang asing secara ilegal (illegal entry) melalui jalur-jalur tidak resmi.

Baca juga: Masyarakat Lalonggasumeeto Konawe Nikmati Pemeriksaan Kesehatan Gratis Imigrasi Kendari

Kedua, pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen perjalanan (fraud travel document) yang berpotensi memfasilitasi kejahatan lintas batas.

Ketiga, praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) yang menyasar masyarakat rentan, terutama calon pekerja migran non-prosedural.

Keempat, penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara.

Program Akselerasi Kemenimipas

Pelaksanaan Rapat Timpora ini selaras dengan salah satu program prioritas yang tertuang dalam 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, yakni penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk pencegahan TPPO dan TPPM. 

Program ini merupakan tindak lanjut dari program akselerasi Kemenimipas yang selaras dengan visi pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya menyangkut penguatan reformasi hukum dan pemberantasan kejahatan terorganisir lintas batas.

Baca juga: Kades dan Camat di Konawe Selatan Ikut Sosialisasi PINTAR Imigrasi Sultra, Fokus Cegah TPPO dan TPPM