Merawat Nasionalisme Melalui Pendidikan dan Kebudayaan

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, JAKARTA - Usia kemerdekaan Indonesia sudah memasuki tahun ke-80. Sebagai warga negara, momen ini merupakan saat yang tepat merefleksikan apa yang dapat kita berikan kepada Indonesia dalam membangun rasa nasionalisme di tengah kemajuan era digital dan AI?

Salah satu bentuk refleksi tersebut adalah merawat nasionalisme melalui pemajuan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Di tengah pesatnya kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI), dunia pendidikan dan kebudayaan kita menghadapi tantangan serius. Kemudahan akses informasi memang mempercepat penyebaran pengetahuan, tetapi juga membawa dampak negatif: menurunnya kualitas literasi kritis, memudarnya arah pendidikan karakter, serta melemahnya semangat nasionalisme di kalangan generasi muda.

Data-data yang ada mengisyaratkan bahaya yang tidak bisa diabaikan. Laporan Programme for International Student Assessment (PISA) --program penilaian internasional yang diselenggarakan oleh OECD-- pada 2022 menunjukkan skor literasi membaca dan matematika siswa Indonesia turun drastis.

Untuk pengetahuan matematika, Indonesia mendapat skor 366 poin. Skor membaca mendapat skor 359 dan sains dengan skor 383 poin. Penilaian terendah adalah pada domain membaca. Hal ini menggambarkan ketertinggalan daya saing bibit generasi nasional saat ini.

Sejumlah negara tetangga berhasil mendapatkan skor PISA rata-rata lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Misalnya saja, Singapura dengan rata-rata skor PISA 560, Korea Selatan dengan poin 523. Skor negara Vietnam, Malaysia dan Thailand mendapat skor lebih baik dari Indonesia.

Senada dengan itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 2023 menunjukkan bahwa sekitar 24 persen anak muda merasa nasionalisme sudah tidak lagi relevan di era globalisasi.

Bagi sebagian generasi muda yang lebih terhubung dengan komunitas global melalui media sosial, pendidikan internasional, dan tren budaya popular, nilai-nilai nasional seperti cinta tanah air, simbol-simbol kebangsaan, dan semangat kolektif sudah ketinggalan zaman.

Ini adalah sinyal peringatan serius yang perlu segera direspons.

Di era digital yang dibanjiri algoritma personalisasi, anak-anak dan remaja kita lebih banyak “dididik” oleh konten media sosial ketimbang oleh guru dan orang tua. AI menawarkan jawaban cepat, tetapi tidak mengajarkan makna, konteks, dan tanggung jawab.

Dampaknya, pendidikan tidak lagi membentuk manusia seutuhnya, melainkan mencetak generasi yang cepat tahu namun dangkal (superficial) dalam pemahaman dan empati.

Hakekat Pendidikan

Para filsuf pendidikan telah lama mengingatkan kita akan hal ini. Paulo Freire mendefinisikan pendidikan sejati bukan sebagai proses menjejali pikiran siswa, melainkan “praktik kebebasan” yang menumbuhkan kesadaran kritis.

Sementara itu, John Dewey menekankan bahwa pendidikan harus berakar pada pengalaman nyata dan membentuk warga negara yang bertanggung jawab.

Ki Hadjar Dewantara pun mengajarkan bahwa pendidikan sejati adalah yang “memerdekakan manusia”. Dalam konteks masa kini, itu berarti memampukan siswa untuk menilai secara kritis narasi global, mengakar pada nilai-nilai bangsa, dan tetap terbuka terhadap perubahan zaman.

Oleh karena itu, di tengah arus deras AI, pendidikan harus kembali berpijak pada kebudayaan. Pendidikan yang terputus dari akar budayanya akan kehilangan arah. Budaya lokal, dengan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, tenggang rasa, dan solidaritas, saling menghormati dan menghargai, adalah perekat identitas bangsa.

Sayangnya, nilai-nilai ini mulai terkikis oleh budaya digital yang individualistis dan serba instan. Contohnya, alih-alih berpartisipasi dalam kerja bakti di lingkungan, anak muda lebih sering menghabiskan waktu di media sosial, terisolasi dalam gawai mereka.

Solusi

Jalan keluarnya bukanlah menolak AI, melainkan menempatkannya sebagai alat bantu, bukan guru utama. Pendidikan harus mengendalikan teknologi, bukan tunduk padanya dan melemahkan daya kritis dan reflektif.

Untuk itu, guru perlu diberdayakan sebagai fasilitator kebudayaan dan penjaga nasionalisme, bukan sekadar penyampai materi. Kurikulum juga perlu disempurnakan dan diarahkan untuk membangun kepekaan sejarah, kecintaan pada Tuhan, sesama dan Tanah Air, dan kemampuan berpikir reflektif.

Pendekatan pendidikan berbasis kebudayaan harus dirancang secara partisipatif dan kontekstual. Misalnya, pengajaran sejarah tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi mengajak siswa memahami makna perjuangan dan relevansinya bagi kehidupan saat ini.

Siswa bisa diminta melakukan wawancara dengan veteran kemerdekaan di daerah mereka atau membuat film dokumenter tentang sejarah lokal.

Contoh lain, proyek-proyek pembelajaran yang menumbuhkan cinta lingkungan bisa diwujudkan dengan mengajak siswa berpartisipasi dalam program konservasi terumbu karang di pesisir, atau mengelola bank sampah di sekolah mereka sendiri.

Praktik tradisi lokal, seperti lomba mendongeng cerita rakyat atau festival kuliner daerah, serta dialog antarbudaya, akan efektif memperkuat identitas dan kohesi sosial.

Kegiatan spiritual misalnya, peserta didik diajak merefleksikan kehidupan bermakna dan berkarakter dengan mempraktikan doa, refleksi dan aksi kepada mereka yang lemah dan miskin.

Pada akhirnya, nasionalisme di era AI bukanlah sekadar nostalgia masa lalu. Ini adalah upaya sadar untuk memelihara rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap bangsa dalam lanskap global yang terus berubah.

Pendidikan dan kebudayaan adalah dua ruang strategis untuk merawat nasionalisme tersebut asal kita bersedia menjadikannya prioritas, bukan sekadar slogan.

Dirgahayu Republik Indonesia.

*) Pormadi Simbolon adalah pemerhati isu pendidikan, alumnus STF Driyarkara Jakarta, tinggal di Banten.

(ANTARA/Pormadi Simbolon/Rabu, 6 Agustus 2025)