Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Disebut Minta Fee 8 Persen dari Proyek Pembangunan RSUD Koltim Sultra

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus suap proyek pembangunan RSUD di Koltim, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dia bersama rekannya meminta fee alias imbalan sebesar 8 persen dari Rp126,3 miliar atau senilai Rp9 miliar.

"Ya saudara ABZ dengan AGD mintanya 8 persen dari sana itu sekitar Rp9 miliar lah," kata Plt Deputi Penindakan dah Eksekusi KPK RI, Asep Guntur Rahayu.

Dikutip melalui akun YouTube resmi KPK RI saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Sabtu (9/8/2025) dini hari.

Anggaran tersebut digelontorkan Kementerian Kesehatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Fee itu diminta setelah PT PCP memenangkan tender pembangunan RSUD di Koltim menjadi tipe C.

Dari Rp9 miliar ini, Abdul Azis diduga telah memperoleh uang sebanyak Rp1,6 miliar yang dikelola stafnya, YS.

Baca juga: Ironi Nasib RSUD Kolaka Timur, Dana DAK Rp126,3 M Dicubit, Bupati Koltim DIduga Minta Fee Rp9 Miliar

Terkait penggunaannya, KPK masih mendalami aliran dana tersebut dipakai untuk keperluan apa saja.

Berikut kronologi penggelapan dana proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur Sulawesi Tenggara.

Desember 2024 diduga terjadi pertemuan antara pihak Kemenkes dengan lima konsultan perencana untuk membahas basic desain RSUD yang didanai oleh DAK.

NB bertugas untuk mengerjakan basic desain proyek pembangunan RSUD di Kabupaten Koltim.

Pada Januari 2025, Pemkab Koltim bertemu dengan pihak Kemenkes membahas pengaturan lelang pembangunan RSUD tipe C di Kolaka Timur.

Pada kesempatan itu, AGD (PPK) diduga memberikan sejumlah uang kepada ALH (PIC Kemenkes Pembangunan RSUD).

Selanjutnya ABZ bersama GPA (Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Koltim), DA dan NS (Kadis Kesehatan Koltim) menuju ke Jakarta.

Baca juga: Peran Bupati Kolaka Timur dalam Kasus Suap Proyek RSUD, Diduga Terima Uang Rp1,6 M dari Swasta

Keberangkatan mereka diduga untuk melakukan pengkondisian agar PT PCP memenangkan lelang.

"Pemenangnya sudah ditentukan," sebut Asep.

Pada Maret 2025, AGD melakukan penandatanganan kontrak dengan PT PCP senilai Rp126,3 miliar.

Lalu di akhir April 2025, AGD berkonsultasi dan memberikan uang senilai Rp30 juta kepada ALH di Bogor.

Pada periode Mei-Juni 2025, PT PCP melalui DK menarik uang sebanyak Rp 2,09 miliar.

Dari uang tersebut, sebanyak Rp500 juta diserahkan kepada AGD di lokasi pembangunan RSUD Koltim.

DK kemudian menyampaikan permintaan AGD kepada rekan-rekan PT PCP terkait komitmen fee sebesar 8 persen atau sekira Rp9 miliar.

Selanjutnya pada Agustus 2025, DK menarik cek Rp1,6 miliar yang diserahkan kepada AGD lalu diserahkan ke YS selaku staf Abdul Azis.

Sejumlah uang tersebut dikelola YS dengan sepengetahuan Bupati Koltim dam digunakan untuk memenuhi kebutuhan Abdul Azis.

Lalu DK menarik uang tunai lagi sebesar Rp200 juta dan diserahkan ke AGD.

Selain itu PT PCP juga melakukan penarikan senilai Rp 3,3 miliar.

Asep bilang, Tim KPK menangkap AGD dengan barang bukti uang tunai Rp200 juta yang diterima sebagai kompensasi.

"Jadi dari Rp9 miliar tersebut, dibagi-bagi gitu ya tidak secara langsung sejumlah Rp9 miliar, melainkan secara bertahap," jelasnya.

KPK menemukan dua alat bukti yang cukup dan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang tersangka.

Kelima orang tersebut ditahan untuk 20 hari pertama mulai 8-27 Agustus di rumah tahanan Rumah Cabang KPK Gedung Merah Putih. (*)

(TribunnewsSultra.com/Apriliana Suriyanti)