Update Kondisi Jalan Poros Lambuya-Motaha Usai Diblokade, Cerita Warga Konawe Derita Hirup Debu

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Berikut update kondisi jalan poros Lambuya - Motaha, akses penghubungan antar Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Kondisi jalan berlubang dan sebagian tidak beraspal selama puluhan tahun tersebut, diprotes masyarakat.

Pada Minggu (27/7/2025), ribuan warga Kecamatan Lambuya dan Puriala, memblokade jalan nasional poros Kendari-Kolaka.

Menyebabkan kemacetan dan akses lintas kabupaten tersebut terputus. 

Bupati Konawe Yusran Akbar datang menemui para demonstran, menegosiasi dan langsung mengerahkan alat berat.

Dibantu dengan perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Puriala, jalan berlubang kini dalam proses penimbunan dan pengerasan.

Dalam pantauan TribunnewsSultra.com, Selasa (29/7/2025) siang, dua alat berat roda enam yakni Grader dan Roller, serta sejumlah pekerja memperbaiki jalan tersebut. 

Baca juga: Viral Bebek Mati Imbas Pikap Terjebak Macet di Jalan Poros Kolaka-Kendari Sulawesi Tenggara

Sementara itu, dalam wawancara TribunnewsSultra.com dengan warga Desa Wonua Morome Kecamatan Puriala Konawe, menceritakan penderitaan puluhan tahun, makan debu dan lumpur akibat jalan rusak. 

‎”Hal seperti ini kami ini sangat gimana ya, sudah sekian lama, sudah berapa kali ganti gubernur tidak pernah juga diperbaiki," keluh Saipul.

‎”Makan debu bukan main, mulai dari jemuran, piring kita di dapur ikut kena debu, kami sangat menderita dengan kondisi jalan seperti ini," ujarnya menambahkan.

Akibat jalan rusak dan berdebu tersebut sejumlah desa sekitar juga terdampak seperti Desa Awuliti, Desa Meraka, Desa Tanggobu di Kecamatan Lambuya.

Serta Lalonggatu, Puusangi, wonua morome, Sonai, Kelurahan Watundehoa, Desa Tetehaka, Desa Puriala, Tetewatu, Unggulino, Desa Kaleleo, Wawosanggula, Lalonaha.

Ia berharap gubernur yang baru bisa berlaku adil dengan pembangunan secara merata, sehingga ada kepastian realisasi pengaspalan jalan Lambuya - Motaha.

Saipul menyebut, selama ini pengaspalan baru satu kali dilakukan pada zaman Gubernur La Ode Kaimoeddin, di tahun 2000 an. (*)

(TribunnewsSultra.com/Annisa Nurdiassa)