Efisiensi Anggaran, Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wabup Konawe Utara Sultra Sesuaikan Inpres

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara (Konut), Ikbar-Abuhaera memasuki hari ke-42 menjabat setelah dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.

Bupati Konut, Ikbar saat diwawancarai di Rujab Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis (3/4/2025) malam mengatakan, telah menyiapkan program 100 hari kerja.

Namun program tersebut secara bertahap dilaksanakan sebab mesti menyesuaikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

"Mengenai program kegiatan ini, semua sudah kita atur sebaik mungkin sesuai visi-misi kami, tinggal menunggu penyesuaian berdasarkan Inpres itu baru kita laksanakan," kata dia.

Meski tidak dijelaskan secara rinci, namun saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konut sedang menangani kasus banjir yang tengah terjadi di daerah Kecamatan Wiwirano.

Diketahui, banjir di Trans Sulawesi tersebut diakibatkan oleh curah hujan tinggi sehingga air dari Sungai Lalindu dan Sungai Lasolo meluap.

"Hulu dari Sungai Lalindu berada di wilayah Morowali sedangkan hulu Sungai Lasolo ada di wilayah Kabupaten Konawe, sehingga kita menerima dampaknya," jelasnya.

Baca juga: Bupati Konawe Utara Siagakan Personel Gabungan Bantu Warga Terdampak Banjir di Desa Sambandete

Menurut Ikbar, banjir di Kabupaten Konut ini merupakan wewenang dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN.

Kendati demikian, pemerintah daerah berupaya memberikan bantuan berupa akses jalan hingga menurunkan satgas bencana di lokasi banjir.

Sebagai informasi, Ikbar dan Abuhaera mengikuti acara Halal Bi Halal Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR).

Keduanya memboyong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konut yang jumlahnya mencapai 60 orang.

"Alhamdulillah dari Kabupaten Konawe Utara itu kurang lebih 60 orang, semua OPD termasuk Kepala Bagian ikut untuk bersilaturahmi," ujar dia.

Lewat silaturahmi tersebut, Ikbar menekankan keselarasan pembangunan yang ada di pusat, provinsi, dan daerah agar bisa sejalan untuk mensejahterakan masyarakat. (*)

(TribunnewsSultra.com/Apriliana Suriyanti)