Kamis, 28 Mei 2026

Berita Kendari

Demo Mahasiswa UHO Kendari di DPRD Sultra Sempat Memanas, Polisi dan Massa Saling Tarik Ban Bekas

Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Halu Oleo melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulawesi Tenggara, Kendari.

Tayang:
Penulis: Sugi Hartono | Editor: Desi Triana Aswan
zoom-inlihat foto Demo Mahasiswa UHO Kendari di DPRD Sultra Sempat Memanas, Polisi dan Massa Saling Tarik Ban Bekas
Istimewa
DEMO DI DPRD SULTRA - Tangkapan layar video memperlihatkan sejumlah mahasiswa dari Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kota Kendari, Senin (25/5/2026). Mereka memprotes beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat.  

TRIBUNNEEWSSULTRA, KENDARI- Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kota Kendari, Senin (25/5/2026). 

Mereka memprotes beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat. 

Mulai dari carut marutnya pengelolaan Makanan Bergizi Gratis (MBG), pemotongan anggaran pendidikan, tambang ilegal dan masuknya militerisme di beberapa jabatan sipil. 

Gerakan tersebut dibungkus dalam tema besar yakni refleksi krisis sosial, lingkungan dan penegakan hukum.

Dengan masa aksi kurang lebih 200 orang, dikoordinatori oleh Presma UHO, Menteri Pergerakan BEM UHO dan beberapa Ketua BEM tingkat Fakultas. 

Baca juga: Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Tergabung di Tim Pencari Fakta Demo Agustus 2025

Awalnya demonstrasi berjalan damai, hanya saja cekcok terjadi ketika masa aksi hendak melakukan pembakaran ban bekas di depan pagar Kantor DPRD Sultra. 

Pihak Kepolisian melarang untuk bakar BAN. Sementara masa aksi tetap memaksa hingga saling dorong dan tarik ban antara pihak keamanan dan mahasiswa tak terelakan. 

Beruntung, kedua belah pihak langsung menahan diri dan demontrasi kembali dilanjutkan dengan kondusif. 

Salah satu orator mengatakan, kalau mereka meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi seluruh program yang dianggap kurang efektif, termasuk MBG. 

"Karena kami anggap justru malah membuat anggaran pendidikan justru terpotong," katanya. 

Selain itu mereka juga menyoroti tentang sejumlah tambang ilegal yang masih marak dan belum tersentuh hukum di Sulawesi Tenggara. (*)

(TribunnewsSultra/Sugi Hartono)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved