PMI Sulawesi Tenggara Dukung Jusuf Kalla di Munas Palang Merah Indonesia 2024 Sebagai Ketua Umum

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Palang Merah Indonesia Sulawesi Tenggara (PMI Sultra) menyatakan dukungan kepada Jusuf Kalla untuk memimpin PMI dalam Musyawarah Nasional (Munas) 2024.

Hal ini disampaikan Ketua PMI Sultra, Abdurrahman Saleh ketika ditanya TribunnewsSultra.com mengenai apakah sudah menetapkan figur yang akan didukung PMI Sultra untuk posisi Ketua Umum saat Munas PMI, Kamis (5/12/2024).

Abdurrahman Saleh menjawab secara singkat pertanyaan tersebut, namun jelas menunjukkan bahwa PMI Sultra mendukung Jusuf Kalla (JK).

“Iya, JK,” kata Abdurrahman Saleh.

Untuk diketahui, saat ini Jusuf Kalla menjabat sebagai Ketua Umum PMI Periode 2019–2024.

Mantan Wakil Presiden ini terpilih secara aklamasi melalui forum Munas XXI PMI pada 2019 lalu.

Tahun ini, organisasi PMI akan menggelar Munas ke-22 pada Desember 2024.

Baca juga: Intip Fasilitas RS PMI Sulawesi Tenggara Diresmikan Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla

Salah satu agenda Munas adalah memilih Ketua Umum PMI periode 2024-2029.

Dikutip dari Tribunnews.com, salah satu nama yang mencuat menjadi calon Ketua Umum PMI adalah Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo.

Muhammad Muas, salah seorang pengurus Pusat PMI mengatakan mendorong kemunculan figur baru untuk menjabat sebagai Ketua PMI Pusat.

"Voter Munas PMI mendatang menyambut figur baru di Munas PMI yakni Agus Martowardojo," kata Muas dalam keterangan tertulis, Minggu (17/11/2024).

Kendati demikian, biasanya pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan pendekatan musyawarah untuk mufakat.

Calon yang dianggap terbaik berdasarkan pertimbangan kolektif dipilih tanpa melalui pemungutan suara.

Namun, apabila tidak ada kesepakatan, pemungutan suara akan dilakukan.

Baca juga: Jusuf Kalla Lantik Pengurus PMI Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028, Ingatkan Tugas Kemanusiaan

Dalam beberapa kasus, bisa juga dilakukan dengan sistem perwakilan suara, di mana suara diberikan oleh utusan atau perwakilan dari masing-masing PMI provinsi. 

Setelah calon terpilih melalui proses pemilihan, hasilnya akan diumumkan.

Ketua Umum terpilih kemudian akan dilantik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama masa jabatan yang telah ditentukan, biasanya untuk periode 5 tahun. (*)

(TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)