Pj Bupati Stanley Sebut Konawe Bakal Suplai Beras ke Buton, Baubau hingga Muna Sulawesi Tenggara

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kabupaten Konawe bakal ekspor beras ke beberapa kabupaten lainnya.

Hal ini disampaikan oleh Pj Bupati Konawe Stanley dalam sambutannya pada peluncuran Program Swasembada Pangan, Selasa (5/11/2024).

“Untuk produksi padi kita 151 ribu ton, sementara tingkat kebutuhan padi atau beras seluruh masyarakat Kabupaten Konawe kurang lebih 27 ribu ton,” ujarnya.

“Jadi kalau kita melihat ini Kabupaten Konawe sebenarnya surplus, surplus terkait ketersediaan pangan khususnya beras yang ada di daerah,” tambah Stanley. 

Sehingga dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe dimungkinkan akan bekerja sama dengan beberapa daerah di Sulawesi Tenggara, dalam ekspor beras.

Baca juga: Polres Konawe Tanam Cabai, Tomat hingga Tebar 5.000 Bibit Ikan Dukung Program Presiden Prabowo

"Ke depannya ada kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Konawe dengan Pemerintah Kota Baubau, Kabupaten Buton dan Muna.”

“Mengingat ketersediaan lahan sawah kabupaten lain di Sultra tidak bisa menunjang kebutuhan beras bagi masyarakat. Sehingga mereka nanti yang akan membutuhkan beras di Konawe,” jelasnya.

Kabupaten Konawe memiliki luas lahan sawah 27 ribu hektar, keseluruhan lahan sawah yang ada baik lahan baku dan lahan sawah yang sifatnya musiman total sekitar 40 ribu hektar.

Sehingga dengan potensi yang dimiliki ini, Pj Bupati Stanley berharap bisa sejalan dengan tingkat pendapatan petani.

"Jadi tinggal bagaimana kita mengelola agar produksi beras yang dihasilkan bisa memberikan manfaat dan tambahan dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat khususnya petani,” jelasnya.

Baca juga: Sulawesi Tenggara Peringkat Ke-4 Produksi Beras Tertinggi Nasional 2024 Meski Dilanda El Nino

Selain itu, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, Pemerintah Konawe juga harus melakukan penyesuaian data lahan agar menghindari terjadinya alih fungsi lahan.

“Ini perlu juga koordinasi pemerintah dan instansi vertikal khususnya di bidang agraria dan pertanian harus sesuaikan data dengan data DPMPTSP,” ujarnya.

"Sehingga terkait peruntukan penggunaan dan pemanfaatan tanah sudah ada early warning atau rambu-rambu yang harus dijaga dalam rangka menjaga lahan baku sawah jangan sampai terjadi alih fungsi,” tutupnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Annisa Nurdiassa)