Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Monitoring Netralitas ASN dan Kesiapan Pilkada 2024 Saat ke Baubau

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, BAUBAU - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto monitoring netralitas ASN dan kesiapan Pilkada 2024 di Kota Baubau, Jumat (18/10/2024).

Monitoring berpusat di aula Kantor Wali Kota Baubau, Jumat pagi, dihadiri sejumlah kepala daerah di Sulawesi Tenggara.

Terlihat Pj Bupati Buton Tengah, Pj Bupati Buton Selatan, Pj Bupati Buton, Pj Bupati Kolaka, serta jajaran staf ahli Gubernur Sulawesi Tenggara.

Tampak pula beberapa kepala dinas lingkup wilayah Sulawesi Tenggara hadir secara langsung dalam kegiatan monitoring yang disampaikan oleh Pj Gubernur Sultra.

Selain itu, terdapat pula zoom meeting diikuti oleh ASN Sultra yang tidak sempat hadir di Kota Baubau. 

Saat monitoring, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto membeberkan sejumlah data pelanggaran ASN yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara.

Jumlah terbanyak terdapat di Kabupaten Kolaka sebayak 11 kali pelanggaran, terbagi atas pelanggaran kode etik dan netralitas.

Baca juga: 300 Disabilitas di Kota Kendari Sulawesi Tenggara Terancam Tak Ikut Pencoblosan Pilkada 2024

Kemudian disusul Konawe Selatan sebanyak 5 kali pelanggaran, yakni empat kali pelanggaran kode etik serta satu kasus hingga pidana.

Selebihnya masih berada diangka 3 serta bahkan terdapat daerah yang belum ada temuan pelanggaran netralitas yang terjadi, termasuk Kota Baubau.

Pj Gubernur menyampaikan tingkat pelanggaran netralitas ASN di Sultra relatif tinggi.

Tercatat banyak sekali kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Sultra, menempatkannya menjadi salah satu provinsi yang menjadi perhatian di Indonesia. 

Lebih lanjut, Ia memaparkan berbagai jenis pelanggaran yang sering terjadi saat Pilkada, di antaranya terlibat dalam kampanye terbuka dan tertutup.

Kemudian keberpihakan kepada salah satu Paslon melalui kampanye maupun media sosial, menggunakan fasilitas negara untuk mendukung paslon, serta foto bersama paslon dengan simbol tangan.

"Berdasarkan data, 50,76 persen pelanggaran dilatarbelakangi oleh adanya ikatan persaudaraan, 49,72 persen karena kepentingan karir, 16,84 persen karena kesamaan latar belakang, 9,50 persen karena hutang budi dan 7,48 persen karena tekanan paslon," paparnya.

Baca juga: KPU Kendari Imbau Paslon Pilkada 2024 dan LO Turunkan APS yang Terpasang Sebelum Tahapan Kampanye

Sebagai langkah konkrit, Pj Gubernur menegaskan untuk mempedomani kembali Surat Edaran (SE) yang telah diterbitkan, antara lain SE Gubernur Sultra No. 200.2.1/6589 Tahun 2023 dan SE No. 200.2.1/1743 Tahun 2024. 

SE ini mengatur tentang kewajiban ASN dilingkungan Pemerintahan Daerah Sultra untuk menjaga netralitas sesuai dengan UU No. 20/2023 tentang ASN dan peraturan terkait lainnya.

Serta memberikan panduan tegas mengenai sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar netralitas selama Pilkada.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto juga mengingatkan seluruh jajaran di 17 kabupaten dan kota untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pilkada

Mengingat masa pencoblosan tersisa 5 pekan lebih lagi, tepatnya pada 27 November 2024 mendatang.

"39 hari lagi kita akan melakukan pengukuran suara, secara khusus saya mengingatkan kepada seluruh jajaran pada 17 kabupaten/kota pastikan kesiapan agar pilkada dapat berjalan dengan aman, lancar, jujur, adil, transparan dan kondusif," ungkapnya saat diwawancarai.

Baca juga: Debat Pilkada Sulawesi Tenggara 2024, Jadwal Live, Tema, Sosok Moderator Putri Violla dan 7 Panelis

Kata dia, perlu saling mengingatkan antara penyelenggara, pengawas, pengaman serta mengajak seluruh komponen masyarakat dan seluruh rakyat.

Ia pula mengajak seluruh komponen yang terlibat dalam Pilkada 2024 wujudkan pilkada yang baik serta tidak terdapat cela sedikitpun.

Dalam arahanya, Pj Gubernur menyampaikan metode pengawasan dengan menggunakan pendekatan 4-CO.

Terdiri dari peran Compliance Role, Consultative, Coordination dan Corrective Role, sebagai langkah strategis untuk menjaga netralitas ASN.

“Kita perlu mengingatkan kembali kesadaran dan juga perilaku ASN agar dapat memastikan penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan demokratis,” lanjutnya.

Pj Gubernur mengakhiri arahanya dengan menekankan agar seluruh ASN tetap berpegang teguh pada komitmen untuk menjaga netralitas dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Kita harus membuktikan bahwa sebagai ASN, kita memiliki profesionalisme dan integritas tinggi,” pungkasnya.(*)

(TribunnewsSultra.com/Harni Sumatan)