Mekanisme Bayar Parkir dan Retribusi Sampah Pakai QRIS Bagi Masyarakat Kendari Sulawesi Tenggara

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kini pembayaran parkir tepi jalan dan retribusi sampah di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggunakan metode non tunai atau QRIS.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Camat.

Kebijakan tersebut baru saja disosialisasikan kepada Camat dan Lurah se-Kota Kendari di Aula Samaturu Kantor Wali Kota, Kamis (17/10/2024) siang.

QRIS sebagai metode pembayaran retribusi sampah ini melibatkan pihak Bank Pendapatan Daerah (BPD) atau Bank Sultra.

Bank Sultra akan menyiapkan sebuah sistem yang memuat data rumah tinggal di masing-masing kelurahan.

Baca juga: Alasan Pemkot Kendari Sultra Bakal Terapkan Bayar Parkir Kendaraan dan Retribusi Sampah Pakai QRIS

Sistem tersebut memungkinkan kelurahan mendata dan melacak warganya baik yang telah membayar maupun belum membayar.

Selanjutnya, masing-masing rumah tinggal ini akan diberikan barcode QRIS yang nantinya dilekatkan pada dinding rumah.

Dengan begitu masyarakat dapat membayar retribusi sampah secara rutin setiap bulan yang dananya langsung masuk ke rekening kas daerah.

"Mekanisme QRIS ini kita terapkan dalam rangka efesiensi, efektivitas, dan akuntabilitas," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Satria Damayanti.

Selanjutnya, mekanisme pemungutan biaya parkir tepi jalan juga serupa dengan pembayaran retribusi kebersihan.

Baca juga: Pemkab Bakal Terapkan Pembayaran QRIS Bagi Pelaku UMKM di Konawe Sulawesi Tenggara

Nantinya penagih retribusi parkir di tepi jalan umum dilengkapi barcode, rompi, id card, sumpritan, serta karcis.

Karcis tetap disediakan sembari mensosialisasikan penggunaan QRIS untuk pembayaran parkir.

"Tetap kita siapkan karcis untuk pembayaran manual, tapi layanan QRIS kita utamakan karena itu lebih terjamin terhadap penyimpangan," jelas Satria.

Adapun syarat petugas penagih pajak dan retribusi daerah antara lain warga kelurahan setempat dibuktikan dengan KTP/KK.

Kemudian berusia minimal 19 tahun sampai dengan 50 tahun, dan melampirkan SKCK dari kepolisian.

Baca juga: Inovasi QRIS Bank Sultra Dukung Akselarasi Pembayaran Digital dan Ekosistem SPBE