Sultra Memilih
Dewan Pers Minta Wartawan di Sulawesi Tenggara Tidak Jadi Juru Kampanye Paslon Pilkada 2024
Dewan Pers meminta media massa dan wartawan di Sulawesi Tenggara tidak menjadi juru kampanye pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024
Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Dewan Pers meminta media massa dan wartawan di Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak menjadi juru kampanye pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya saat Workshop Peliputan Pemilu/Pilkada 2024 di Sulawesi Tenggara, Jumat (27/9/2024).
Kegiatan ini dilaksanakan menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, termasuk di Sulawesi Tenggara pada 27 November mendatang.
Dewan Pers mengingatkan media massa dan wartawan harus menjalankan fungsi dan tugas utamanya selama Pilkada 2024.
Menurut Agung, wartawan dan media massa harus bersikap netral dalam menyampampaikan pemberitaan pasangan calon.
Baca juga: Dewan Pers Ingatkan Pentingnya Independensi Jelang Pemilu 2024, Sebut Status Wartawan Bisa Nonaktif
"Kalau ada wartawan jadi pendukung paslon dia harus mundur dari wartawan. Kalau tidak itu bisa mempengaruhi keberpihakannya dalam memberitakan," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto, mengungkapkan, fungsi pers sebagai pemantau demokrasi berjalan benar atau tidak.
"Kalau fungsi tersebut tidak dijalankan, demokrasi kita bisa dibelokkan oleh orang yang punya niatan tidak baik," ujarnya.
Totok mengatakan salah satu ciri khas media massa selalu bersikap kritis dan skeptis, dengan fungsi utama sebagai pengontrol sosial dan mengkritik siapapun yang mengganggu jalanya demokrasi.
"Ini sangat penting karena pers sekarang begitu banyak dan tidak ada yang hidup tanpa peran pers," tuturnya. (*)
(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)
10 Duta Besar Makan Malam Bersama Gubernur Sultra dan Dewan Pers, Kepiting Menu Favorit Para Dubes |
![]() |
---|
Insan Media Didorong Migrasi ke Cyberspace, Dewan Pers Sebut Setidaknya Hybrid Agar Tak Tertinggal |
![]() |
---|
Dewan Pers Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Publisher Rights, Payung Hukum Bagi Media |
![]() |
---|
Ketua Dewan Pers Indonesia Buka Seminar Nasional HPN 2022: Pers Beradaptasi Perkembangan Teknologi |
![]() |
---|
Dewan Pers Siap Terima Aduan dari Edy Mulyadi atas Kasus Dugaan Ujaran Kebencian terhadap Kalimantan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.