KPU Tetapkan 108.628 DPT Pilkada Kota Baubau 2024, Pemilih Terbanyak di Kecamatan Wolio

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, BAUBAU - KPU telah menetapkan 108.628 daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau tahun 2024 telah dilaksanakan KPU Kota Baubau, Jumat (20/9/2024) kemarin.

Tampak penetapan dihadiri seluruh anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), Bawaslu, badan Ad Hoc serta LO pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota.

Ketua Divisi Data dan Perencanaan KPU Kota Baubau, La Saali mengatakan sebanyak 108.628 DPT telah ditetapkan melalui rapat pleno yang cukup panjang.

"Rapat pleno kami mulai Jumat (20/9/2024) sekira pukul 15.30 WITA, setelah proses pleno yang cukup panjang serta mendengarkan berbagai macam laporan dari badan Ad Hoc dan PPK sehingga menghasilkan DPT yang bersih sekitar 108.628," ungkapnya, Sabtu (21/9/2024).

Baca juga: Jumlah DPT Pilkada 2024 Kota Kendari Capai 238.683 Orang, Pemilih Lokasi Khusus 1.596

Jumlah tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Kota Baubau dengan jumlah terbanyak yakni di Kecamatan Wolio, sebesar 29.665 wajib pilih.

La Saali merincikan daftar pemilih tetap per kecamatan yakni Betoambari sebanyak 14.650 pemilih, Sorawolio sebanyak 5.727 pemilih.

Kecamatan Bungi sebanyak 5.879, Kokalukuna sebanyak 13.977, Murhum sebanyak 14.293, Lea-Lea sebanyak 5.956 dan Kecamatan Batu Poaro 18.481.

"Pemilih di Kota Baubau didominasi perempuan dengan total 56.346 wajib pilih," ungkapnya.

Selain itu, jumlah DPT di Kota Baubau alami kenaikan sebanyak 193 dari DPT Pemilu 2024 lalu.

Baca juga: DPT Muna Sulawesi Tenggara di Pilkada 2024 Meningkat Capai 156.552 Jiwa, Kecamatan Katobu Terbanyak

Diketahui jumlah daftar pemilih tetap Kota Baubau pada pemilihan umum 2024 sebanyak 108.435.

"Selanjutnya sebab jumlah DPS berkurang dengan jumlah DPT yang ditetapkan hari ini sebab terdapat wajib pilih yang di TMSkan sebab beberapa alasan," pungkasnya.

Ia menjelaskan sebab terjadinya TMS (Tidak Memenuhi Syarat) banyak disebabkan karena meninggal dunia dan TMS data ganda yaitu provinsi antar provinsi.

Serta data yang ganda antar kabupaten dalam satu provinsi sehingga jumlah DPS ke DPT berkurang jumlahnya.(*)

(TribunnewsSultra.com/Harni Sumatan)