Tim Hukum Nasional AMIN Sulawesi Tenggara Dikukuhkan Awasi Potensi Kecurangan Pilpres 2024 di Sultra

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Tim Hukum Nasional Calon Presiden, Anies Baswedan dan Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar mengukuhkan THN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kegiatan pengukuhan THN AMIN dilakukan langsung oleh Divisi Sengketa Hasil Pemilu 2024 THN AMIN, Boy Akhmad Awaluddin disalah satu hotel di Kota Kendari, pada Minggu (28/1/2024).

“Kami akan mengawal dan memberikan edukasi setiap saksi AMIN di TPS dalam mengawal kemenangannya atau masalah hukum lain di Sulawesi Tenggara," ujar Boy Akhmad.

Menurut Boy pembentukan THN AMIN di daerah bertujuan untuk mengakomodir masalah kecurangan atau perkara yang ditemukan di daerah yang akan ditindaklanjuti di pusat.

THN AMIN Sultra berharap Pemilu 2024 dan Pilpres 2024 dapat berjalan dengan baik, jujur, bebas dari kecurangan dan intervensi kekuasaan.

Baca juga: Ketua Umum NETFID Sorot Pembahasan Hukum dan HAM yang Tidak Komprehensif Dalam Debat Pilpres Perdana

Ia menambahkan pembentukan THN di seluruh Indonesia merupakan upaya pengawasan secara menyeluruh Pilpres 2024 pada 14 Februari.

"Kami berani melawan jika terdapat politisasi hukum atau manipulasi hasil Pemilu 2024. Pilpres 2024 harus sesuai koridor hukum," tegasnya.

Di tempat yang sama, Koordinator THN AMIN Sulawesi Tenggara, Syahiruddin Latif mengungkapkan pihaknya akan berusaha mengawal dan mengamankan kemenangan hasil pemungutan suara pasangan Capres-Cawapres AMIN di Sultra.

"Kami bersama masyarakat akan memastikan Pilpres 2024 bisa berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku," ujarnya.

Tim Hukum Nasional (THN) pasangan Capres-Cawapres AMIN Sulawesi Tenggara yang resmi dikukuhkan ini terdiri dari advokat di Sultra yang menginginkan perubahan.

Baca juga: Debat Pilpres Forum Tukar Gagasan, Pakar Komunikasi sebut Ganjar-Mahfud Mumpuni Benahi Sektor Hukum

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pelatihan terhadap saksi Capres-Cawapres AMIN yang bertugas di TPS yang akan mengawal perhitungan suara hingga pleno tingkat provinsi. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)