Pilpres 2024
Debat Pilpres Forum Tukar Gagasan, Pakar Komunikasi sebut Ganjar-Mahfud Mumpuni Benahi Sektor Hukum
Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana menyatakan Debat Pilpres merupakan forum untuk tukar gagasan ide
TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana menyatakan Debat Pilpres merupakan forum untuk tukar gagasan ide dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Bukan forum untuk gimmick dan pencitraan.
“Debat juga mempersilahkan para kontestan dalam mendukung atau menyanggah konsep dan implementasinya ke depan. Sehingga, debat seharusnya dimaknai dalam konteks di atas, bukan forum gimmick dan pencitraan, bukan pula forum yang perlu dihindari atau bukan juga panggung kampanye yang dapat berisikan apapun dari para paslon,” kata Aditya.
Debat perdana dengan isu Penegakan Hukum dan HAM sudah dilaksanakan. Aditya memandang paska debat ini isu tentang demokrasi, hukum dan HAM masih akan hangat dibicarakan.
Baca juga: TPN: Ganjar Pranowo Selalu Mengedepankan Rakyat dan Kolaborasi
“Semua paslon akan bersepakat bahwa demokrasi adalah penting dan harus dijaga. Hanya saja tentu, ada pandangan yang kritis terhadap situasi politik demokrasi dan penegakan hukum saat ini untuk diangkat dalam publik. Ini yang tentu akan seru untuk dibicarakan dan mungkin berdampak terhadap pengembangan isu-isu elektoral ke depan beberapa pekan ke depan,” prediksi Aditya.
Masih ada empat agenda debat Capres-Cawapres ke depan, paslon diharapkan kian matang dengan gagasan serta program mereka. Sehingga masyarakat bisa jernih melihat dalam memilih nanti.
“Selain soal figur/ketokohan adalah elemen penting yang diperhatikan pemilih, namun soal program kerja juga adalah serius diperhatikan pemilih. Apalagi relatif pemilih yang masih bimbang terhadap capres juga relatif masih tinggi kisaran 45 persen. Sehingga, debat menjadi penting,” tandasnya.
Pakar Komunikasi Politik: Mahfud MD mumpuni benahi sektor hukum
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Hasrullah mengungkapkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dianggap paslon yang mumpuni membenahi sektor hukum dan pemberantasan korupsi yang tengah loyo saat ini.
Apalagi, Hasrullah menyebut ada sosok Mahfud yang luar biasa dengan pengalaman segudang di bidang hukum.
“Mahfud itu luar biasa, pernah Menteri Pertahanan, pernah di Mahkamah Konstitusi sekarang Menko Polhukam, tetap hidup sederhana,” kata Hasrullah saat dihubungi Selasa (12/12/2023).
Bukan cuma ahli dalam bidang hukum dan pemerintahan, Mahfud juga bisa diterima semua kalangan. “Biar dia orang Madura, tetapi ke-Indonesianya juga lengkap,” imbuh Hasrullah.
Baca juga: FX Rudy: Ganjar Siap Debat Perdana Capres dan Sempat Minta Doa Restu
Bagi Hasrullah, ada beberapa pekerjaan rumah bagi calon pemimpin Indonesia masa depan. Salah satunya penegakan hukum dan HAM, serta pemberantasan korupsi.
“Penegakan hukum, dan sekarang banyak tercoreng di KPK. Marwah penegakan hukum harus nomor satu, agar tindakan korupsi dan kolusi sangat kasat mata, tidak ada lagi,” jelas Hasrullah.
Komitmen penegakan hukum tidak mudah, namun harus menjadi prioritas para pasangan calon presiden dan wakil. Memastikan bahwa pemerintahan yang akan mereka bangun itu bersih.
Kemudian yang penting dan segera adalah memastikan netralitas aparat negara. “Di awal reformasi netralitas dijunjung tinggi baik POLRI, TNI, ASN. Tidak boleh berpolitik praktis,” sebut Hasrullah.
Jadwal Pelantikan Presiden 2024, Agenda Penetapan Prabowo-Gibran Usai Putusan MK Tolak Anies-Ganjar |
![]() |
---|
Apa itu Amicus Curiae Diserahkan Megawati Soekarnoputri ke MK hingga Tuai Kritik Kubu Prabowo-Gibran |
![]() |
---|
HASIL Real Count KPU Pilpres 2024, Bandingkan Quick Count AMIN, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud |
![]() |
---|
Selain 6 Hasil Quick Count Pilpres 2024, Prabowo-Gibran Unggul Lebih 50 Persen Exit Pool LSI DennyJA |
![]() |
---|
Rekap 5 Hasil Quick Count Pilpres 2024, Hitung Cepat Litbang Kompas, LSI, Charta, Indikator, Populi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.