Ruksamin Sebut Utang Indonesia Bisa Lunas Hanya Dari Kekayaan Alam Konawe Utara Sulawesi Tenggara

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE UTARA - Bupati Konawe Utara, Ruksamin menyebut utang luar negeri Indonesia bisa lunas hanya dari pengelolaan kekayaan alam Kabupaten Konut, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pernyataan ini disampaikan Ruksamin saat zikir akbar rangkaian acara HUT ke-17 Konawe Utara bertema 'Hari Esok yang Lebih Baik' berlangsung di Masjid Raya As Salam Konut, Minggu (31/12/2023).

Bupati Ruksamin mengatakan, Kabupaten Konawe Utara di usia ke-17 akan menjadi refleksi pemerintah untuk lebih memajukan daerah.

Apalagi Konawe Utara yang memiliki kekayaan sumber daya alam nikel harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni.

"Saya tidak ingin warga Konawe Utara sudah bersekolah, hanya membayar biaya berobat dan bahkan menjadi penonton di daerah sendiri karena tidak punya kapasitas mengelola sumber daya alam," ujarnya.

Baca juga: Zikir Akbar HUT ke-17 Konawe Utara, Bupati Ruksamin: Masyarakat Tak Sulit Lagi Sekolah, Ada Beasiswa

Sejak periode pertama memimpin Konawe Utara, Ruksamin lebih mengutamankan pengembangan SDM melalui beasiswa pendidikan untuk anak-anak Konawe Utara.

Bupati Konawe Utara menyebut berbagai sektor infrastruktur lain bisa dibangun jika sumber daya alam di kelola pemerintah daerah.

Ia mengatakan, kekayaan alam di Konawe Utara bisa melunasi utang luar negeri Indonesia jika pengelolaan diserahkan ke pemerintah daerah.

"Kalau tata kelola yang baik pemerintah maka utang Indonesia bisa lunas cukup dengan sumber daya alam dari Konawe Utara," ujarnya.

Selama ini pengelolaan sumber daya alam sudah sepenuhnya ada di pemerintah pusat. Hal ini menjadi kendala pemerintah daerah untuk membangun infrasruktur di daerah.

Baca juga: Ustad Abdul Mutaali Sebut Konawe Utara dan Konasara Punya Kaitan dengan Peradaban Islam

Sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Utara harus bisa menyelaraskan program dengan kebijakan provinsi bahkan Indonesia agar setiap kebijakan berjalan sesuai visi misi daerah tersebut.

"Dalam hal pengelolaan sumber daya alam sekarang ada kewenangan yang terbatas di pemerintah daerah, semua diambil alih oleh pusat," ungkapnya.

"Sehingga kita yang pemerintah daerah hanya menyimpan kebutuhan dasar masyarakat seperti beasiswanya, makanya sama pendidikannya," ujar Ruksamin. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)