Giliran PDIP Ungkap Kesedihan Ditinggal Presiden Jokowi dan Keluarga Usai Ungkit Jabatan 3 Periode

“Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia,” lanjutnya.

“Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK,” ujar Hasto menambahkan.

Masa Jabatan 3 Periode

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebelumnya blak-blakan menyebut usulan Presiden 3 periode merupakan permintaan 'Pak Lurah'.

“Jadi berbagai upaya yang dilakukan beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, bisa di-crosscheck,” kata Hasto, dikutip dari kanal YouTube Tribunnews.com, Jumat (27/10/2023).

Hasto bahkan siap mempertanggungjawabkan ucapannya itu secara politik dan di hadapan Tuhan.

“Saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia, itu memang ada melalui pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDI Perjuangan,” jelasnya.

Hasto pun menyinggung seorang menteri yang paling gigih memperjuangkan terwujudnya usulan presiden tiga periode.

Namun, ia tidak menyebut secara jelas nama menteri yang dimaksud.

Menurut Hasto, menteri itu mengatakan bahwa sosok "Pak Lurah" yang meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.

“Saat itu saya sedang nyekar di Makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul salah satu menteri berdasarkan big data-nya ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode,” ujarnya.

“Sebelumnya saya bertemu menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap ketua umum beberapa partai menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah,” lanjutnya.

Baca juga: Hasil Survei Capres Cawapres 2024 Terbaru, Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, Anies-Cak Imin di Pilpres

Hasto menegaskan PDIP menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden dan partainya tetap berpegang teguh pada konstitusi.

“Karena PDI Perjuangan lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, taat pada konstitusi,” kata Hasto.

“Maka PDI Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi,” jelasnya menambahkan.