Alkes Kelor Dilaporkan Dugaan Ujaran Kebencian Usai Singgung Sinonggi, Polda Sultra: Masih Didalami

TRIBUNNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Polda Sultra mulai melakukan penyelidikan usai tokoh pemuda dan masyarakat melaporkan Alkes Kelor yang menyinggung Sinonggi.

Alkes sebagai konten kreator dan selebgram di Kota Kendari itu dilaporkan ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Sultra usia video dirinya yang menyinggung Sinonggi beredar dan viral di media sosial.

Direktur Reserse Krimninal Khusus atau Dirkrimsus Polda Sultra, Kombes Pol Bambang Wijanarko, mengatakan, pihaknya sudah menyelidiki laporan tersebut.

Bahkan, penyidik juga sudah memeriksa terlapor Alkes Kelor untuk mengetahui penyebab pasti ucapan yang menyinggung makanan Sinonggi.

"Iya susah ada pengaduan. Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman," ungkap Bambang saat dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, Rabu (11/10/2023).

Baca juga: Konten Kreator Alkes Kelor Resmi Dilaporkan ke Polda Sultra Usai Ucapan Singgung Kuliner Sinonggi

Bambang mengatakan, dalam kasus ini, Polda Sultra akan meminta keterangan saksi baik saat terlapor pentas malam keakraban serta meminta keterangan ahli ITE untuk pasal dugaan ujaran kebencian yang dituduhkan ke Alkes Kelor.

"Laporan atas dugaan ujaran kebencian melalui konten. Kami periksa saksi-saksi dan nantinya akan koordinasi dengan ahli ITE," ujar Bambang.

Salah seorang pelapor yang mewakili tokoh pemuda di Sulawesi Tenggara, Akbar Liambo melaporkan Alkes Kelor ke Polda Sultra pada Rabu (11/10/2023).

"Saya sudah laporkan tadi di Polda Sultra sekitar jam setengah 10. Kemudian sudah sementata diproses di Krimsus Polda Sultra," ujarnya.

Akbar mengatakan, pokok laporan tersebut karena Alkes Kelor diduga melontarkan ucapan rasis karena telah menghina makanan khas Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Profil Alkes Kelor Sosok TikToker dan Selebgram Sulawesi Tenggara, Bersoal Usai Video Viral Sinonggi

Ia mengatakan laporan tersebut, agar meredam tindakan dari berbagai organisasi masyarakat atau ormas yang tidak terima dengan ucapan terlapor.

"Jadi kami bertindak cepat melapor untuk meminta polisi segera memproses. Ini juga untuk menyampaikan kepada ketua lembaga adat agar tidak perlu lagi demonstrasi karena susah dilaporkan dan diproses di polisi," jelas Akbar.

Sementara terkait sanksi adat yang diberikan, Akbar mengatakan hal itu tergantung pada keputusan bersama pimpinan dan lembaga adat.

"Nanti keputusan akan dibicarakan dengan lembaga adat atau apakah hanya permintaan maaf secara terbuka di media," ungkapnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)