Berita Sulawesi Tenggara

Kolaka Utara Jadi Pilot Project Data Desa Presisi Sulawesi Tenggara, Ini Kata Pj Gubernur Sultra

Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) menjadi pilot project Data Desa Presisi (DDP) Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2023.

Penulis: Dewi Lestari | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari
Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) menjadi pilot project Data Desa Presisi (DDP) Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol Andap Budhi Revianto saat rapat koordinasi bersama DPRD, Forkopimda dan Akademisi, Jumat (29/9/2023). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) menjadi pilot project Data Desa Presisi (DDP) Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol Andap Budhi Revianto saat rapat koordinasi bersama DPRD, Forkopimda dan Akademisi, Jumat (29/9/2023).

"Saat ini Institut Pertanian Bogor (IPB) khususnya Fakultas Ekonomi IPB, Dr Sofyan Sjaf bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kolut untuk praktek percontohan DDP," kata Komjen Pol Andap Budhi Revianto.

DDP di Kabupaten Kolut ini dilakukan di delapan desa, Kecamatan Watunohu, Kolut, Sultra.

Hal ini dilakukan dalam upaya melahirkan data yang akurat sebagai pijakan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan segala bidang kehidupan.

Baca juga: Pemprov Sultra Bakal Usul Penetapan Wabup Kolaka Timur Abdul Azis Sebagai Bupati Definitif

Merujuk pada nota kesepahaman antara Kemendagri dan Kemensos, serta Forum Rektor Indonesia Nomor 465/2013/SJ, 045/IT3/KS/FRI/2021 dan Nomor 2 Tahun 2021 tentang dukungan penyediaan dan pemanfaatan data serta informasi terkait tata kelola pemerintahan desa atau kelurahan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta data presisi desa atau kelurahan.

Maka, Pj Gubernur Sultra menginstruksikan kepada seluruh OPD terkait untuk segera menyiapkan semua kebutuhan administrasi nota kesepahaman antara pemerintah dan DPRD Provinsi Sultra dengan IPB, UHO Kendari.

Kemudian kementerian dan lembaga untuk meminta pendampingan, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta BRIN.

"Saya memohon dukungan agar bisa menghadirkan data akurat Sultra sebagai basis kebijakan pembangunan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota," ujarnya.

"Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pendataan DDP di Kabupaten Kolut yang insyaAllah tahun depan kita dapat melaksanakannya di seluruh kabupaten dan kota," tuturnya.

Baca juga: Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Alokasikan Anggaran Perbaikan Jalan Rusak di Konawe Selatan dan Muna

Sementara itu, Pj Bupati Kolut, Sukanto Toding mengatakan saat ini Kabupaten Kolut menjadi pilot project DDP Sultra.

Di mana, melalui data ini diharapkan dapat mengoptimalkan kebijakan berdasarkan data yang akurat.

"Hanya dengan data yang akurat, kita bisa mengoptimalkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Sehingga bisa membantu dalam menetapkan program-program yang baik dan terarah," kata Sukanto Toding, Jumat (29/9/2023).

Pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan DDP ini yakni dengan program one drone one tiap kecamatan.

Kemudian melakukan pelatihan Training of Trainer (TOT), serta menyediakan fasilitas untuk semua kecamatan. (*)

(TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved