Kemenko PMK Apresiasi Komitmen Penanganan Stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK ), memberikan apresiasi terkait Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hal ini disampaikan Staf Ahli Kemenko PMK drg Agus Suprapto, M.Kes pada Rapat Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Sultra, di Aula Samaturu Kantor Walikota Kendari, Kamis (14/9/2023).

Agus menyampaikan penanganan stunting di Sulawesi Tenggara sudah baik.

Meskipun ada beberapa poin perlu ditingkatkan.

Yakni, perlunya pendampingan kepada para ibu hamil agar rutin memeriksakan kehamilannya.

Baca juga: BKKBN Dorong Produk Makanan Lokal Bergizi Bagi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Cegah Stunting

Terkait pelaksanaan posyandu, diingatkan agar tenaga kesehatan benar-benar melakukan pengukuran yang valid untuk menghindari terjadinya lonjakan angka stunting yang tidak diinginkan.

"Berikutnya, lakukan pemantauan bersama ketersediaan antropometri yang sesuai standar karena ini sudah masuk dalam anggaran," ujarnya.

Lebih lanjut Agus  menekankan tiga poin utama penanganan stunting.

"Tiga poin fokus penanganan stunting harus sesuai sasaran, yaitu ibu hamil, remaja, dan keluarga. Kedua, konvergensi  di mana penanganan stunting merupakan kerja bersama."

"Oleh karena itu, kita harus memastikan anggaran yang tersedia benar-benar sampai di tingkat desa untuk tercapainya target nasional 14 persen." 

"Ketiga, budayakan target 14 persen ini bukan berarti berhenti sampai di situ, tetapi kita harus budayakan penanganan stunting ini," ujarnya

Turut memberikan sambutan Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Saifuddin, menyatakan capaian penurunan stunting tahun 2022 berada di atas nasional yakni 27,7 persen.

Baca juga: Bupati Kolaka Timur Abd Azis: Stunting Itu Bahaya, Makanya Harus Dicegah

Angka ini mengalami penurunan 2,5 persen di mana tahun 2021 sebesar 30,2 persen.

"Tugas kita masih besar," ujarnya.

Sementara Pj Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa kendala utama penanganan  stunting di Sulawesi Tenggara disebabkan  kondisi geografis.

Dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, terdapat sembilan Kabupaten yang merupakan kepulauan.

Menggerakkan sosialisasi dan pelayanan KB ke sana  memerlukan biaya yang besar.

Lebih lanjut, Pj Gubernur Sultra juga menyatakan belum optimalnya sosialisasi pra nikah kepada remaja dan usia sekolah serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Juga pemahaman tentang asupan gizi, menjadi kendala penanganan stunting di Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Cegah Stunting, Wabup Muna Sultra Perintahkan Kades dan Perangkat Desa Perhatikan Gizi Ibu Hamil

Selanjutnya Pj Gubernur Sultra menyampaikan enam poin arahan terkait percepatan penurunan stunting di Sulawesi Tenggara. 

Yakni, peningkatan komitmen kepala daerah, Bappeda dan BKKBN perlu memperkuat pembinaan di tingkat daerah, pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan wilayah, meningkatkan kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

Termasuk memaksimalkan komunikasi perubahan perilaku, penguatan dan tersedianya  data yang valid, dan keterlibatan nedia dalam melakukan publikasi terkait percepatan penurunan dtunting. (*)