Pj Gubernur Andap Budi Revianto Gagas Digitalisasi Reformasi Birokrasi Untuk ASN Pemprov Sultra

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol Andap Budhi Revianto menggagas digitalisasi reformasi birokrasi.

Di mana, seluruh ASN lingkup Pemprov Sultra diminta menerapkan digitalisasi dalam monitoring dan evaluasi kinerja.

Birokrasi berbasis digital ini akan mempermudah birokrasi untuk mempercepat ketertinggalan dan menuntaskan kerja pelayanan publik. 

"Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan untuk sekadar memenuhi tuntutan era digital."

"Tapi berfungsi membantu seluruh jajaran birokrasi untuk mendisiplinkan diri, membantu peningkatan kualitas kinerja kita semua menjadi terukur, terencana, akuntabel dan transparan," kata Pj Gubernur Sultra disela-sela hujan turun saat Apel gabungan perdana di Kantor Gubernur Sultra, Senin (11/9/2023).

Baca juga: Pj Gubernur Sultra Sampaikan 3 Hal ke ASN Saat Apel Gabungan, Salah Satunya Penilaian Kinerja

Sekaitan dengan birokrasi atau kinerja ASN, Komjen Andap menegaskan penerapan reformasi birokrasi di Pemprov Sultra.

Sebagai satu kesatuan utuh, dengan berjalannya kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan di Sultra. 

Menurutnya, kinerja birokrasi bukan hanya formalitas pemenuhan standar administrasi. 

Administrasi birokrasi sesungguhnya merupakan instrumen agar pelayanan publik yang tertuang dalam APBD bukan hanya akuntabel, namun jelas indikatornya, yaitu kesejahteraan masyarakat.

"Pertanggungjawaban ASN bukan hanya terisinya lembar-lembar formil administrasi, basis utama ASN adalah moral kinerja yang merupakan alat untuk mencapai cita-cita konstitusi," tegasnya.

Baca juga: Bupati Konawe Utara Ruksamin Bagikan 35 Unit Motor Untuk Kepala Desa saat Apel Gabungan

Dalam memantau kinerja ASN tersebut, Komjen Andap menjelaskan ada Indeks Kinerja Utama Atau Key Performance Index (KPI) ASN di lingkup Pemprov Sultra yang akan ia bangun bukan sekadar hanya berbasis penyerapan anggaran saja. 

KPI akan dinilai berdasarkan target-target pencapaian program-program pembangunan. 

"Artinya, bukan hanya berbasis apakah alokasi anggaran terserap atau tidak. Tetapi, apakah alokasi anggaran tersebut tepat sasaran atau tidak, apakah kinerja dan anggaran yang digunakan Pemprov Sultra berpengaruh pada kesejahteraan kurang lebih 2,7 juta masyarakat Sultra atau tidak," ujarnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)