BKD Sulawesi Tenggara Dukung Reformasi Birokrasi, Sosialisasi ke Semua Bidang Kepegawaian OPD

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung reformasi birokrasi yang dicanangkan Pemerintah Pusat.

Untuk diketahui, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai good governance, pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Kepala BKD Sultra, Zanuriah mengatakan pihaknya mendukung program yang dicanangkan Pemerintah Pusat, karena menurutnya lebih banyak manfaat positif dari reformasi birokrasi ini.

Utamanya karena melalui reformasi birokrasi dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Apa yang dicanangkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), kami tetap dukung," ujarnya, Senin (14/8/2023).

"Adapun untuk saran dan masukan dari semua provinsi, nanti akan disampaikan karena ini masih sosialisasi terkait dengan laporan yang mereka turunkan," sambungnya.

Baca juga: Nasib Tenaga Honorer di Sulawesi Tenggara, Kepala BKD Sultra Ingatkan Tak Perlu Galau, Ada PPPK

Zanuriah menjelaskan, selama ini pihaknya sering mengimbau dan sosialisai bukan hanya di BKD Sultra, melainkan ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga sekolah untuk mensosialisasikan hal ini.

"Jadi dari administrasinya. Kalau sekolah itu terkait guru, kalau dari tenaga kesehatan itu ada dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Bahteramas, Rumah Sakit Jiwa."

"Intinya secara umum kami panggil semua yang membidangi dari pada kepegawaian itu sendiri," jelas Zanuriah.

Sebelumnya, MenPANRB RI, Abdullah Azwar Anas mengatakan reformasi birokrasi yang saat ini terus dilaksanakan oleh pemerintah menjadi mesin pembangunan.

Kata dia, baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan.

"Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan negara," kata Anas dikutip TribunnewsSultra.com dari laman web MenPANRB, Senin (14/8/2023).

Menteri Anas menegaskan, Presiden Joko Widodo mengamanatkan reformasi birokrasi berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, serta birokrasi lincah dan cepat.

Baca juga: Lowongan CPNS dan PPPK Kejaksaan 2023 8.095 Formasi, Butuhkan 3 Jurusan Sarjana dan Lulusan SMA-SMK

Birokrasi, yang dulunya berbasis aturan, saat ini harus mengarah pada masa depan, yaitu berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif, dan melayani masyarakat.