Sultra Memilih
Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten dan Kota Diperpanjang, 13 Juni hingga 21 Juni 2023
Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra) memperpanjang pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten dan kota, akan dibuka 13 Juni hingga 21 Juni 2023
Penulis: Dewi Lestari | Editor: Muhammad Israjab
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra) memperpanjang pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten dan Kota periode 2023-2028.
Adapun perpanjangan pendaftaran tersebut dibuka 13 Juni hingga 21 Juni 2023.
Mulai pukul 08.00 WITA hingga 16.00 WITA, di sekretariat Tim Seleksi (Timsel) masing-masing zona.
Sekretariat Zona 1 dan Zona 2 berlokasi di Jl Saranani Komplek K-Toz, Kota Kendari.
Baca juga: Bawaslu Warning ASN di Sulawesi Tenggara Tidak Terlibat Politik Praktis Jelang Pemilu 2024
Atau melalui email sekret.timselzona1sultra@gmail.com, dan sekret.timselzona2sultra@gmail.com.
Kemudian sekretariat zona 3 berlokasi di Hotel Al Maira, Jl Dr Sam Ratulangi No.150 Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, atau melalui email timselsultrazona3@gmail.com
Pelamar yang mengantar langsung dokumen pendaftaran, agar membawa softcopy dokumen pendaftaran dalam bentuk format file pdf.
Dibuat masing-masing tiga rangkap, terdiri dari satu asli dan dua salinan.
Baca juga: Banyak Poster hingga Baliho Bacaleg Berseliweran, Bawaslu Sultra Warning Parpol Soal Aturan Kampanye
Ini persyaratan calon anggota Bawaslu Kabupaten dan Kota sebagai berikut.
- Warga Negara Indonesia (WNI).
- Pada saat pendaftaran berusia minimal 30 tahun.
- Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil.
- Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan pemilu.
- Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.- Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota pembentukkan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.
- Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar sebagai calon, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila terpilih menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di Pemerintah, dan BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- PNS yang ingin mengikuti seleksi, melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau pejabat yang berwenang.
- Bersedia diberhentikan sementara sebagai PNS apabila terpilih sebagai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Timsel Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sultra sesuai dengan zona.
- Fotocopy KTP dan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak lima lembar.
- Fotocopy ijazah pendidikan terakhir, yang sudah disahkan atau dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
- Daftar riwayat hidup (DRH). (*)
(Tribunnewssultra.com/Dewi Lestari)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.