BEM IU Dimanfaatkan Bikin Meme Ketua DPR Puan Maharani Berbadan Tikus? Politisi PDI-P Khawatir

Tayang: Kamis, 23 Maret 2023 19:18 WITA | Diperbarui: Kamis, 23 Maret 2023 19:19 WITA

Editor: Risno Mawandili

BEM IU Dimanfaatkan Bikin Meme Ketua DPR Puan Maharani Berbadan Tikus? Politisi PDI-P Khawatir

Istimewa

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno menanggapi kritik BEM UI yang merilis meme Puan Maharani berbadan tikus, khawatir mahasiswa dimanfaatkan isu yang syarat kepentingan.

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Setelah muncul meme Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus, kini muncul kekhawatiran mahasiswa akan dimanfaatkan oleh isu-isu jalanan yang syarat kepentingan politik.

Kekhawatiran ini disampaikan oleh politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hendrawan Supratikno.

Dia curiga bahwa ada yang memanfaatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) sehingga membuat meme tersebut.

Hendrawan mengatakan, DPR terbuka untuk kritik.

Menurutnya, kritik merupakan vitamin agar DPR tetap konsisten di jalan perjuangan dalam menegakkan kebajikan publik.

"Namun, kami berharap mahasiswa harus menyampaikan kritik dengan cara-cara yang lebih akademis, lebih berkelas, tidak asal-asalan bunyi, ikut-ikutan memungut diksi jalanan yang terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan partisan," ujar Hendrawan, dikutip dari Kompas.com pada Kamis (23/03/2023).

"Mari kita buka forum perdebatan yang bermutu tinggi," sambungnya.

Hendrawan menyebut, apa yang BEM UI lakukan itu sudah berada di luar etika akademik.

"Saya khawatir ada yang memanfaatkan BEM UI untuk melakukan ekspresi kegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik," katanya.

Mahasiswa seharusnya menekankan krida-krida yang analitik dan solutif, serta menantang melalui diskusi dan debat yang sifatnya rasional dan argumentatif.

Dia menilai mereka tidak seharusnya mengumbar umpatan dan narasi yang mendegradasi esensi tugas pokok dari mahasiswa.

Terlebih, Badan Legislasi (Baleg) DPR juga sudah menyerap aspirasi para pihak yang relevan terkait Perppu Cipta Kerja, termasuk guru besar dari UI.

"Untuk mengantisipasi ekses yang tak diinginkan dari UU Ciptaker, kita harus membangun ekosistem dunia usaha yang lebih berkeadilan di masa depan.

Di F-PDIP sedang dipikirkan dan diperdebatkan kemungkinan menggulirkan RUU Cipta Keadilan dengan metode omnibus," tuturnya.